oleh

Minta Awasi Proses Tender 13 Proyek

-Headline-143 views

Palembang – Polda Sumsel, Rabu (24/7) pagi didatangi puluhan massa dari ormas Penegak Keadilan Sumsel. Kedatangannya meminta pihak Polda Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk megawasi 13 proyek bantuan gubernur (Bangub) untuk kota Palembang tahun 2019.

Mukri AS Pemulutan, Korlap aksi, pihaknya menyampaikan aspirasi memberikan semangat, motivasi dan usulan kepada Polda Sumsel untuk melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh dalam proses tender 13 proyek Bangub Sumsel untuk kota Palembang tahun 2019.

“Kita tidak menginginkan dalam proses tender 13 proyek Bangub Sumsel terjadi KKN dan konspirasi serta settingan dari pihak pihak yang berkepentingan. Sehingga tender tersebut dimenangkan orang orang tertentu,” ujar Mukri.

Menurut Mukri, hal ini bertentangan dengan teori kebijakan publik atau yang disebut dengan opasial dom. Pemerintah jangan membangun kerajaan birokrasi atau kerajaan pejabat.

“Pemerintah kota Palembang harus berjalan sesuai dengan birokrasi yang ideal. Sehingga program program kerakyatan yang dijalankan Pemkot Palembang bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat Palembang. 13 tender proyek Bangub untuk kota Palembang tersebut diantaranya pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur,” beber Mukri.

Pihaknya juga belum mengetahui berapa nilai yang jelas dari proyek tersebut.

“Karena masih dalam tahap proses tender jadi diketahui berapa nilai yang jelas. Oleha karena itu kami meminta kepolisian dan Kejaksaan untuk mengawasinya agar tidak terjadi KKN,” pintanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi melalui Kaur Aniv Kompol Suparlan mengatakan, aspirasi yang disampaikan akan disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Kapolda Sumsel.

“Tentunya bersama penegak hukum lainnya akan mengawasi proses tender proyek tersebut,” ujarnya.

Terpisah, Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli menegaskan mengawasi dan mencegah merupakan bagian dari pemberantasan korupsi. “Dan inilah yang dilakukan oleh KPK bersama penegak hukum lainnya.

Setiap proyek yang sedang berjalan dan akan dijalankan akan terus dilakukan pengawasan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi tindakan KKN dengan melakukan monitoring,” ujar Kapolda.(dho)

Komentar

Berita Lainnya