oleh

Muara Enim Digemparkan isi Surat Dakwaan Robi

-Lainnya-484 views

Wabup: Dak Tau, Dewan Satu Suara

MUARA ENIM – Sidang perdana, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Rabu (20/11) dugaan suap fee proyek APBD tahun 2019 kepada Bupati Muara Enim non aktif, Ir H Ahmad Yani, dengan terdakwa Direktur PT Indo Paser Beton dan CV Ayas Co,  Robi Okta Fahlevi di Pengadilan Negeri (PN) kelas IA Khusus Tipikor Palembang, mendadak gempar.

Soalnya, dalam persidangan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK,  membacakan  amar dakwaan dalam persidangan, telah mengungkap adanya aliran dana suap fee proyek tersebut kepada 22 oknum anggota DPRD Muara Enim dengan jumlah uang  bervariasi mulai Rp350 juta-Rp200 juta.

Bahkan pada dakwaannya, JPU juga mengungkap adanya dugaan suap fee proyek tersebut mengalir kepada Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH sebesar Rp2 miliar.

Semua aliran dana yang diungkap JPU dalam persidangan, dikutif secara utuh oleh berbagai media cetak dan elektronik dan tersebar begitu cepat. Sehingga masyarakat Muara Enim menjadi gempar dan  menjadi perbincangan masyarakat.

Perbincangan hangat itu juga terjadi di media sosial Facebook maupun WhatsApp yang memberikan berbagai tanggapan dan komentar atas semua pemberitaan sidang tersebut.

“Kita prihatin, sungguh situasi yang menyedihkan jika benar ini terjadi. Ini pertama kalinya terjadi. Semoga tidak seperti itu keadaannya,” jelas MPO MPC Pemuda Pancasila Muara Enim, Ganef Asmara NL SH, yang berhasil dibincangi, Kamis (21/11).

Jika begitu keadaannya, dia berharap  kepada jajaran birokrasi  agar jangan terpengaruh pada situasi  yang ada sekarang ini. “Jangan larut pada hal yang tidak produktif, teruslah bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegas Ganef.

Sementara itu, sejumlah oknum anggota DPRD Muara Enim, yang diduga menerima aliran dana fee proyek terungkap dalam persidangan itu, terkesan kompak satu suara dalam memberikan jawaban.

Indikasi itu terlihat dari beberapa oknum anggota dewan yang berhasil dihubungi media ini, memberikan jawaban yang sama. “Kapan anggota dewan ketemu Robi?

Kita sama sekali tidak kenal, apalagi pernah bertemu dengan Robi. Apalagi terima uang dari Robi,” jelas H Umam Pajeri, mantan anggota DPRD Muara Enim yang  namanya disebut dalam dakwaan tersebut, yang berhasil dimintai klarifikasinya, Kamis (21/11).

Hal senada juga diutarakan, H Marsito, anggota DPRD Muara Enim yang namanya juga disebut dalam dakwaan tersebut menerima aliran dana suap fee proyek itu.

“Saya kaget. Saya tidak tau dan tidak kenal dengan Robi. Saya tau Robi setelah membaca media,” jelas H Marsito yang juga berhasil dimintai klarifikasinya oleh awak media.

Terpisah, Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH, yang berhasil dikonfirmasi memberikan klarifikasi tidak tau permasalahan tersebut. “Yang jelas dak tau menau dan tak kenal Robi. Selanjutkan kita percayakan kepada penegak hukum,” jelas Juarsah yang berhasil dicegat awak media saat jam istrirahat kantor.

Menurutnya, dia dak pernah ketemu Robi. “Saya sama sekali tidak mengetahui hal itu. Apalagi kenal Robi,” ujarnya. Ketika ditanya, dengan namanya diseret seret dalam kasus tersebut, apakah akan ada langkah hukum yang akan diambil?

“Bisa jadi kalau  nama kita difitnah, maka kita akan mengambil langkah hukum,” jawabnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris DPC PDI-P Muara Enim, Imam Mahmudi, yang dimintai tanggapannya seputar dugaan suap fee proyek kepada 22 oknum anggota DPRD Muara Enim tersebut enggan berkomentar banyak. “Terkait permasalahan itu saya no coment,” ujar Imam yang dijumpai di kantor DPC PDI-P Muara Enim, Kamis (21/11).

Diberitakan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Muara Enim non aktif, Ir H Ahmad Yani  mulai disidangkan  di Pengadilan Negeri (PN) kelas 1 A Khusus Tipidkor  Palembang. Sidang menghadirkan  Direktur PT Indo Paser Beton dan CV Ayas Co, Robi Fahlevi  di kursi pesakitan.

Dalam sidang perdana ini, tim JPU KPK RI,  membacakan surat dakwaan  dihadapan majelis  hakim yang diketuai Bongbongan  Silaban dan terdakwa Robi.

Dalam dakwaannya, JPU KPK RI menyebut terdakwa selaku Direktur PT Indo Paser Beton dan CV Ayes Co, telah memberikan sejumlah uang sebagai realisasi komitmen fee 15 persen dari rencana pemberian pekerjaan 16 paket proyek terkait dan aspirasi DPRD Muara Enim di PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019.

Atas perbuatannya, Robi didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU RI nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dana sebesar USD 35.000 dan Rp22.001.000.000, dari terdakwa Robi tersebut, mengalir ke sejumlah nama  yakni Elvin MZ Muchtar selaku Kabid Pembangunan Jalan dan  PPK di Muara Enim yang kini menjalani penahanan bersama Ahmad Yani.

Kemudian, Muhammad  Riza Umari, selaku ajudan bupati Muara Enim, Ramlan Suryadi, selaku Kepala Bappeda sekaligus PLt Kepala Dinas PU PR Muara Enim, Ilham Sudiyono selaku Ketua Pokja 4.

Nama Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB yang menerima 5 persen dari 16 paket proyek senilai Rp130 Miliyar. Sedangkan Bupati Muara Enim non aktif, Ahmad Yani, mendapat jatah fee 10 persen. Bahkan berdasarkan arahan Ahmad Yani, dari Rp12,5 miliyar, Elvin memberikan sebesar Rp2 miliyar kepada Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah, dan total seniali Rp 4,85 miliyar kepada 22 anggota DPRD Muara Enim. (tim)

Dakwaan Robi Tak Asal Bunyi

Nyanyian terdakwa Direktur PT Indo Paser Beton dan CV Ayas Co,  Robi Okta Fahlevi di Pengadilan Negeri (PN) kelas IA Khusus Tipikor Palembang, dalam persidangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Rabu (20/11) dugaan suap fee proyek APBD tahun 2019 kepada Bupati Muara Enim non aktif, Ir H Ahmad Yani. Mendapat penilaian Praktisi Hukum Muara Enim, Firmansyah SH MH.

Firmansyah menilai, meskipun pihak pihak yang  disebut dalam dakwaan  akan dibuktikan  dipersidangan  tetapi dugaannya,  peristiwa hukum  yang  diungkap terdakwa Robi tidak asal bunyi.

Sebab, kata dia, apa yang diungkap dalam dakwaan tersebut,  dilengkapi dengan alat  bukti bukti yang pasti menjadi fakta persidangan. “Harapan kita bertumpu pada KPK untuk  menindaklanjuti  bagi siapa  saja yang terlibat  diproses  sampai  kepersidangan,” tegas Mahasiswa calon doktor hukum Universtitas Sriwijaya ini, Kamis (21/11).

Mengapa demikian, tanya Firmansyah,  karena perbuatan korupsi  tidak saja dipandang  sebagai perbuatan  yang  merugikan keuangan negara , tetapi merupakan  kejahatan yang serius (serious crime) yang melanggar hak hak  sosial masyarakat. “Adalah adil, jika  pengusutan  perkara ini  tidak  berhenti pada Robi, elvin Muchtar, dan Ahmad Yani, tetapi semua  pihak yang  terlibat harus  dipertanggungjawabkan  menurut hukum,” tegasnya.

Sebab, jika tidak diproses  akan menjadi catatan  buruk bagi penegakan hukum. Kejadian ini hendaknya  dijadikan momen untuk membersihkan  para penyelenggara  yang berfikir kotor, sehingga kedepan “good and clean government” menjadi pedoman  penyelenggara  pemerintahan di Kabupaten Muara Enim.

Menurutnya sesuai UU nomor 46 tahun 2009, tentang  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan  bahwa  proses  penyelesaikan perkara Tipikor  memiliki  waktu 300  hari (10 bulan) hingga  putusan berkekuatan hukum  tetapi.

Artinya  dalam kurun waktu 10 bulan perkara sudah putus dan berkekuatan hukum tetap. Bila  para  pelaku yang diajukan  ke persidangan  terbukti secara  hukum dan  akan dijatuhi  pidana, maka  masyarakat  Muara Enim akan dihadapkan  dengan suksesi  kepemimpinan baru.

“Saya menghimbau agar  stake holder atau pihak  diberikan kewenangan  untuk memilih  harus professional, objektif dan  penuh kehati hatian, sehingga tidak terjebak  dengan manuver  politik partai tertentu. Dengan begitu kita  akan  mendapatkan  pemimpin yang bertintegritas  dan bermoral tinggi serta bertanggung jawab  membawa masyarakat  Muara Enim  menuju kesejahteraan,” jelasnya. (tim)

Komentar

Berita Lainnya