oleh

Mulai Ngantor, BTP Geser Tanri Abeng

SUMEKS.CO- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) memutuskan beberapa perubahan di level Direksi maupun Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero).

Emma Sri Martini ditunjuk menjabat Direktur Keuangan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok didapuk sebagai Komisaris Utama, Budi Gunadi Sadikin menjadi Wakil Komisaris Utama dan Condro Kirono sebagai Komisaris.

Fajriyah Usman Vice President Communication Pertamina mengatakan bahwa Keputusan tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-282/MBU/11/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan (Persero) PT Pertamina dan SK-283/MBU/11/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. “Keputusan tersebut ditetapkan pada 22 November 2019,” kata Fajriyah di Jakarta, kemarin (25/11).

Keputusan tersebut juga memberhentikan Pahala N Mansury dari jabatan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), posisi yang dijabatnya sejak September 2018. Selain itu, keputusan ini juga memberhentikan Tanri Abeng dari jabatan Komisaris Utama, Arcandra Tahar dari jabatan Wakil Komisaris Utama dan Gatot Trihargo dari Komisaris.

Tanri Abeng telah menjabat sebagai Komisaris Utama sejak Mei 2015, Arcandra Tahar menjabat Wakil Komisaris Utama sejak November 2016 dan Gatot Trihargo menjabat posisi Komisaris sejak April 2019. “Pergantian direksi dan komisaris merupakan kewenangan Pemegang Saham. Surat Keputusannya sudah ditetapkan,” ujar Fajriyah.

Emma Sri Martini sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Telkomsel sejak Mei 2019. Emma merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1993 dan peraih gelar Master di Harvard Kennedy School Executive Education bidang Infrastruktur dan Ekonomi Pasar tahun 2011.

Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama terakhir menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2014-2017. Basuki juga merupakan lulusan Geologi Universitas Trisakti tahun 1989 dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya tahun 1994.

Sedangkan Budi Gunadi Sadikin merupakan Wakil Menteri BUMN yang dilantik pada 25 Oktober 2019 lalu. Budi merupakan Sarjana Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1988 serta Sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant (CHFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute tahun 2004.

Budi juga pernah menjadi Direktur Utama PT Inalum dan pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri pada 2013-2016. Sementara itu, Condro Kirono merupakan Perwira Tinggi Polri berpangkat Komjen Pol. Condro saat ini menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Polri sejak 8 November 2019.

Sebelumnya, lulusan Akpol tahun 1984 ini juga mengenyam Pendidikan di PTIK, SESPIM, SESPATI, dan Lemhanas. Condro juga pernah menjabat Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri tahun 2019, Kapolda Jateng tahun 2016 dan Kakorlantas Polri tahun 2014.

Basuki Tjahaja Purnama Senin (25/11) pagi, tiba di Kementerian BUMN pagi ini untuk menerima SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai dewan komisaris PT Pertamina (Persero). Ahok menanggapi penolakan dirinya oleh serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina yang sedang santer di media belakang ini. Ahok, mengingatkan bahwa dirinya lulusan S3 Mako Brimob. “Ya kan dia belum kenal saya kan. Dia kan nggak tahu saya sudah lulusan S3 dari Mako Brimob,” kata Ahok.

Setelah menerima SK Ahok kemudian menuju ke Pertamina Pusat untuk bertemu dengan Tenri Abeng. Dikatakan Ahok bahwa dirinya dengan Tenri Abeng memiliki hubungan baik bahkan belajar banyak hal dari Komisaris Utama Pertamina yang dicopot. Kendati telah menerima SK, Ahok mengaku belum menjalankan tugas barunya. Menurut Ahok, ia akan mulai bertugas setelah serah terima jabatan.

”Gak (belum bertugas) saya diajak Tenri abeng kebetuln kita masih ada hubungan baik. Beliau ngajarin sayalah, guru hebat. Dia udah bagus kan. Dia kasi saya berkas, saya pelajari. Mungkin secara seremonial kita akan serah terima, mungkin minggu depanlah ya,” singkatnya.

Ahok tampaknya enggan berkomentar banyak kepada awak media soal pengangkatan dirinya. Setelah menyapa sebentar, Ahok langsung meninggalkan gedung perusahaan pelat merah tersebut dengan mobil hitam B 1171 BH.

Seperti ramai diberitakan bahwa penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama mendapat penolakan Bambang Istianto selaku Pengamat Kebijakan Publik menanggapi bahwa secara personal Ahok memiliki pengalaman pernah sebagai Bupati dan politisi di DPR serta Gubernur DKI cukup profesional sebagai seorang pemimpin baik jabatan publik maupun di BUMN. “Karena waktu sebagai Gubernur membawahi BUMD. Artinya secara normatif memenuhi syarat sebagai Komut Pertamina,” kata Bambang.

Direktur Center of public policy studies (CPPS) Institut Stiami Jakarta inibjuga mengatakan bahwa posisi yang dipangku Ahok merupakan jabatan prestius yang kepentingan publik dipastikan ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi yaitu integritas, standar etika dan moralitas tertentu disamping profesionalitasnya.

Kendati demikian tidak menampik penilaian publik secara umum bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta ini sosok yang tempramental dan pernah tersandung kasus hukum dari reklamasi, RS Sumber waras, hingga penistaan agama. “Sebagai gubernur Ahok dinilai temperamental dan perilaku sebagai pejabat memang tidak sesuai dengan gaya nilai orang timur jadi kontroversi,” kata Bambang.

“Sebagai gubernur pernah terlibat hukum di samping penista agama maupun urusan hukum RS Sumber waras dan reklamasi persepsi publik menilai Ahok terlibat dalam kasus hukum tersebut,” jelas Wakil Ketua Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara.

Menurut Bambang, timbulnya pro kontra dikarenakan persepsi publik yang masih belum dilupakan publik tentang perseteruan politik perebutan kursi gubernur DKI yang lalu.

Publik juga mempertanyakan kompetensi Ahok mengenai tatakelola BUMN. Sebab mengurus BUMN di samping teknis urusan bisnis tetapi juga politik yakni mengikuti arah kebijakan pemerintah dalam target pencapaian kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan alokasi distribusi yang merata. “Namun sebagai warga negara Ahok memiliki status hukum yang sama dengan warga negara yang lain untuk dipilih dan diangkat menjadi pejabat publik termasuk sbg Komut atau direksi di Pertamina,” ujar Bambang.

Dikatakan Bambang, tantangan berat bagi Ahok ialah untuk mengakomodasi hal-hal yang non teknis tersebut. Sebaiknya, Ahok menerima legowo penilain publik tersebut dijadikan push faktor untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. “Waktunya Ahok mengakhiri yang bersifat kontroversi baik ucapan dan perilakunya,” tutup Bambang.

Sementara itu, Agus Pambagio yang juga selaku Pengamat Kebijakan Publik mengatakan bahwa pengangkatan BTP sebagai Komut Pertamina adalah hal yang lumrah. “Gak ada masalah. Ini kan perusahaan BUMN penunjukan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina berdasarkan keputusa RUPS,” kata Agus.

Agus menilai bahwa secara potensi Ahok adalah figur yang layak dan untuk menempati jabatan. “Ahok kan tidak pernah dipidana kasus korupsi. Dia pernah dipidana kasus penistaan agama tapi ini tidak ada kaitannya,” ujar Agus.(dim/fin/ful)

Komentar

Berita Lainnya