oleh

Muratara Bergolak, Tolak RUU HIP Gabungan Ormas Siapkan Aksi

MURATARA – Pemuda Pancasila dan puluhan Ormas di wilayah Kabupaten Muratata, bakal gelar aksi masal penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Mereka menuntut RUU HIP kontroversi itu segera dicabut, karena tidak sesuai dengan idiologi bangsa Indonesia.

Polemik mengenai RUU HIP yang di bahas ditingkat pusat ternyata menimbulkan reaksi keras hingga ke tingkat bawah.

Sekjen Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Muratara, Taufik menegaskan, selaku organisasi besar pengawal pancasila, mereka sangat anti dengan upaya apapun yang hendak merubah idiologi bangsa Indonesia.

“Senin depan kami gelar aksi besar bergabung bersama Ormas lainnya di Muratara, melakukan aksi penolakan RUU HIP. Kami mendesak RUU itu di buang jangan sampai di bahas lagi,” katanya, Kamis (2/6).

Rencananya, mereka akan melakukan Long March sebagai simpul persatuan, dan reaksi damai terkait penolakan RUU HIP, dari markas PP Muratara hingga ke kantor DPRD Muratara yang berjarak sekitar 5 Km.

“Banyak nanti yang bergabung mungkin ada puluhan Ormas lainnya. Ini menandakan PP Muratara tidak sendiri dalam membela Pancasila. Bagi kami Pancasila dan NKRI itu harga mati dan tidak bisa ditawar tawar lagi,” tegasnya.

Taufik menegaskan, selain PP yang sudah menayatakan sikap tegas menolak RUU HIP itu, ada sejumlah ormas lainnya juga yang menarik garis tang sama. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

“Kami akan sampaikan petisi poin-nya RUU itu dibuang jauh-jauh dan tidak usah di bahas bahas lagi. Kami tidak ingin Pancasila diganti dengan Ekasila atau lainnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muratara, Zulkarnain Bayan menuturkan. Permasalahan RUU HIP itu sudah ada keputusan sikap dari tingkat MUI pusat maupun Ormas lainnya. mereka di tingkat bawah hanya meneruskan keputusan di tingkat atas.

Secara pribadi di menegaskan, polemik itu terjadi akibat kerancuan dalam pembahasan RUU HIP itu sendiri yang di khawatirkan bisa menghapuskan Pelarangan masalah komunisme di Indonesia.

“Ini sama saja dengan mengorek luka lama, banyak sekali catatan hitam mengenai gerakan komunisme di indonesia. Terutama bagi masyarakat indonesia dan dunia pesantren,” ujarnya.

Dia menuturkan, di tempatnya menimba ilmu dulu, di ponpes Gontor. Tidak luput menjadi sasaran kebrutalan komunis. “Negara kita sudah jelas anti komunis, jika ada celah mereka masuk lagi. ini yang menjadi pertentangan warga Indonesia,” cetusnya.

Pihaknya mengaku sudah ada informasi jika RUU Itu ditunda dalam pembahasan. Namun banyak pihak yang mendesak RUU itu dicabut dan tidak sama sekali dibahas.(Cj13)

Komentar

Berita Lainnya