oleh

Naning : Status Tersangka bisa nyalon asal diusung parpol

Baturaja – Calon Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai tersangka masih bisa mencalonkan diri. Hal  sesuai dengan Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu.

Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Naning Wijaya juga menyatakan hal yang sama. Menurut Naning, dalam PKPU nomor 3 tahun 2017 junto PKPU nomor 18 tahun 2019 junto PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan, itu tidak pernah menjelaskan tentang tersangka.

Yang ada, hanya mantan terpidana korupsi dan orang berhalangan tetap (meninggal dunia/ orang yang divonis inkracht dalam kasus hukum yang dialaminya, mantan napi narkoba dan pelaku kejahatan anak).

“Yang diatur tidak boleh mencalonkan diri, terpidana korupsi atau yang berhalangan tetap. Bisa meninggal, atau sedang menjalani hukuman, kalau masalah Tersangka tidak pernah dijelaskan,” kata Naning didampingi komisioner divisi hukum, Jaka Irhamka, Rabu (29/7).

Untuk mantan narapidana, kata Naning, yang bersangkutan juga harus sudah menjalani hukuman dan bebas murni setelah menjalani minimal 5 tahun, saat pendaftaran.

“Jadi, dalam PKPU yang diatur hanya orang yang divonis dan inkracht, atau meninggal dunia. Untuk tersangka, masih bisa mencalonkan diri asalkan dia diusung Parpol pengusung pada 4 – 6 September 2020

Lebih jauh Naning mengatakan, dari informasi yang dirinya ketahui Mendagri Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus tersangka masih diperbolehkan mengikuti tahapan pilkada yang harus dijalaninya.

Namun bila yang bersangkutan ditahan, maka tidak lagi bisa mengikuti proses atau tahapan pilkada, dan jabatannya di pemerintahan juga diserahkan ke wakilnya.

Mendagri mengakui, ada beberapa daerah yang pernah mengalami kasus tersebut, yaitu kepala daerahnya jadi tersangka namun tidak ditahan, sehingga tetap mengikuti tahapan pilkada yang diikutinya.

Intinya tidak ditahan, karena bila ditahan maka tidak bisa lagi mengikuti proses pilkada. (Ar)

Komentar

Berita Lainnya