oleh

Nasib Guru dan Sekolah di Papua Minta Diperhatikan

-Edukasi-86 views

SUMEKS.CO – JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk menjamin keselamatan, keamanan guru, tenaga kependidikan, dan siswa.

“InsyaAllah sudah aman. Kapolres sudah menjamin keadaan di Wamena sudah membaik,” ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu (16/10)

Muhadjir menyebut, kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah di kota Wamena sudah mulai berjalan. Hal ini sejalan dengan instruksi Bupati Jayawijaya, John Richard Banua, yakni mulai 7 Oktober 2019 kegiatan belajar mengajar di Kota Wamena harus sudah dimulai.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas kerja kerasnya, kerusuhan pada tanggal 23 September sudah bisa diatasi, dan lebih khusus, anak-anak sudah bisa bersekolah seperti biasa,” tuturnya.

Muhadjir menekankan, pelayanan pendidikan tidak boleh terhenti di tengah situasi konflik yang terjadi di Wamena dan Nduga, Papua. Sehingga hak anak-anak Papua terhadap layanan pendidikan tetap terpenuhi demi masa depan mereka.

“Saya minta kalau ada teman-temannya yang belum masuk sekolah harus diajak kembali, terutama dari luar yang masih mengungsi, yang belum tertampung supaya ditampung. Kemudian kalau ada anak dari Wamena yang sekarang keluar juga bersama orang tuanya supaya diajak, diminta balik ke Wamena,” ajak Muhadjir.

Adapun untuk kondisi sekolah yang rusak, Muhadjir berkomitmen untuk merehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak akibat kerusuhan di Wamena, untuk menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar di sekolah.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Provinsi Papua, Protasius Lobya mengharapkan presiden dan wakil presiden terpilih, lebih memperhatikan kualitas guru dan sekolah yang ada di Papua.

“Perhatikan guru di Papua harus ada kebijakan besar terkait nasib guru terutama guru honorer, mereka harus mendapat perhatian untuk mendapatkan hak yang sama dengan guru yang PNS,” katanya.

Protasius mengatakan, guru honorer memiliki tugas yang sama dengan PNS. Namun, soal kesejahteraan masih jauh tertinggal. Hal ini harus dicarikan solusi untuk pengangkatan sebagai PNS.

“Kita tidak bisa bilang karena undang-undangnya begini, tidak ada mereka wajib mendapatkan perhatian,” ujarnya.

Tak hanya itu, mutasi dan sebaran guru juga harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan. Ditambah, fasilitas SMA/SMK di Papua harus ada jaringan internet agar ujian dan pembelajaran menggunakan teknologi informasi.

“Anak-anak bisa mengakses pelajaran walaupun buku tidak ada. Ketika guru tidak ada dia bisa dapat informasi seperti itu,” pungkasnya. (der/fin)

Komentar

Berita Lainnya