oleh

Nilai Religiusitas Hilang di Kode Etik, Abdullah: Integritas Luntur

SUMEKS.CO – Dewan Pengawas bersama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) telah menyelesaikan kode etik KPK yang baru. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam kode etik yang baru itu, ada satu nilai dasar yang diganti, yakni religiusitas menjadi sinergi. Langkah ini pun disesalkan oleh mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. Menurutnya, penempatan religiusitas dalam kode etik merujuk pada sila pertama dalam Pancasila yang merupakan hasil diskusi dengan pegawai dan pimpinan KPK pada 2005 lalu.

“Nilai-nilai dasar KPK hasil diskusi sekitar 100 pegawai dan pimpinan KPK tahun 2005. Dasar filosofinya, sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 UUD 1945. KPK jilid satu sampai dengan jilid dua, nilai-nilai dasar pribadi KPK tersebut adalah integritas, profesional, produktivitas, transparan, kepemimpinan dan religiusitas,” kata Abdullah dikonfirmasi, Senin (9/3).

Abdullah menyampaikan, jika religiusitas berada di urutan keenam, maka tidak berarti masalah religiusitas merupakan pilihan terakhir. Namun, nilai dasar lembaga yang saat ini telah direvisi menjadi keadilan, profesional, kepemimpinan, sinergisitas dan integritas diharapkan harus bernafaskan religiusitas, sesuai dengan sila pertama Pancasila.

Oleh karena itu, dalam kepemimpinan KPK jilid tiga, nilai religiusitas dinaikkan ke urutan pertama. Hal ini diharapkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai kepribadian KPK itu seperti Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Aplikasinya, syarat menjadi pegawai KPK adalah integritas dan profesional. Seorang diterima menjadi pegawai KPK jika nilai integritasnya minimal empat, dari rentang satu sampai dengan lima,” ujar Abdullah.

Abdullah menduga, kini integritas KPK sudah mulai luntur. Sila pertama yang seharusnya menjadi pedoman berintegritas, kini pun tidak diaplikasikan terhadap rekrutmen pegawai, pejabat maupun pimpinan KPK.

“Ketika rekrutmen pegawai, pimpinan khususnya Biro SDM tidak memerhatikan persyaratan integritas, maka organisasi akan mengalami masalah, baik berkaitan kinerja lembaga maupun perilaku pimpinan dan pegawai,” urai Abdullah menandaskan. (jawapos.com)

Komentar

Berita Lainnya