oleh

Oknum Caleg ‘Money Politic’ Diproses Dong!

PRABUMULIH – Puluhan warga yang mengatasnamakan dirinya aliansi Caleg DPRD kota Prabumulih anti ‘money politic’ menggeruduk kantor Bawaslu kota Prabumulih, hari ini, kata Kamis (16/5).

Kedatangan mereka, tak lain untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya, mendesak Bawaslu supaya laporan 3 Caleg yang diduga melakukan aksi money politic segera ditindaklanjuti.

“Kami sudah melakukan aduan ke Bawaslu ada 3 Caleg yang sudah dilaporkan, ada saksi, ada bukti lengkap. Namun di Bawaslu proses terhambat dan tidak ditindaklanjuti,” ujar Indarto, Koordinator Lapangan.

Dirinya pun mengklaim, Aksi money politic di kota Prabumulih sangat masif bahkan anak kecil pun tahu akan hal itu.

“25 Caleg terpilih ada indikasi money politik. Kami usul PSU (pemungutan suara ulang) untuk legislatif supaya Caleg tidak money politik dapat kursi di parlemen,” sebutnya seraya menyayangkan Caleg murni tanpa money politik tidak dapat kesempatan duduk di parlemen.

Lebih lanjut, pria yang sebelumnya turut mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD dari Partai Berkarya ini mengatakan. pembangunan akan terhambat karena cenderung punya target mengembalikan modal dan akhirnya korupsi.

Dirinya menegaskan supaya ketua Bawaslu segera dicopot karena dianggap tidak profesional.

“Tuntutan kami hanya dijawab PMS dan suratnya tidak bernomor dan tidak menjelaskan risalah rapat,” tegasnya seraya menyebut pihaknya melakukan aksi tersebut bukan untuk dirinya melainkan untuk masyarakat Prabumulih.

“Mari berikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang ingin jadi dewan bukan money politik,” tegasnya.

Pihaknya pun sudah membuat aduan ke DKPP dan tinggal menunggu jadwal sidang.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu kota Prabumulih, Herman Julaidi menyebutkan, terkait laporan dugaan money politik 3 caleg yang dilaporkan, pihaknya sudah melakukan kajian dan pendapat hukum.

“Laporannya sudah melewati hari kerja sebelum kejadian peristiwa itu. Makanya dengan dasar itu PMS alias tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Maka dari itu pula, tidak ada register karena tidak memenuhi syarat. “Katanya kita dilaporkan ke DKPP kita siap karena sudah bekerja sesuai prosedur dan kita melaksanakan ini sesuai undang-undang,” sebutnya seraya mengaku hasilnya pemberitahuan sudah di tempelkan. (chy)

Komentar

Berita Lainnya