oleh

Ombudsman Periksa Kadishub Palembang 1, 5 Jam

PALEMBANG – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang di periksa setidaknya 1, 5 jam oleh Ombudsman. Terkait dengan aduan dari Perkumpulan Persatuan Pemilik, Pengguna, Pemakai Ruko dan Pelaku Usaha (P2PRU) di Kawasan Sudirman. Terkait larangan parkir Sudirman.

Permasalahan Sudirman nampaknya memasuki babak baru. Setelah sempat reda, karena masalah larangan parkir akan di bawa ke pusat (kementrian perhubungan). Namun ternyata proses aduan ke Ombudsman terus berlanjut. Dengan dipanggilnya Kadishub Kota Palembang.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, M. Adrian mengatakan. Pemanggilan kadishub Palembang sebenarnya juga di rencanakan bersama walikota Palembang. Untuk mendengarkan soal masalah larangan parkir.

“Pemeriksan kami lakukan kurang lebih 1, 5 jam. Dengan menannyakan soal permasalahan larangan parkir. Dari pihak Pemkot Palembang dalam hal ini Dishub,” terangnya saat di.jumpai di kantornya, Kamis (24/1).

Adrian menjelaskan, pemeriksan dilakukan seputar larangan parkir. Mulai dari runutan atau history larangan parkir Sudirman ini seperti apa. Hingga solusi – solusi apa yang sudah diberikan. Termasuk juga hasil rapat yang sudah dilakukan.

“Dari pemeriksan ini. Juga dikatakan Dishub bahwa mereka meminta waktu 1 minggu. Untuk menunggu hasil dari penyelesaian dari proses larangan parkir Sudirman,” jelasnya.

Mengomentari soal permasalahan larangan parkir Sudirman.  Adrian mengakui jika ini bukan masalah yang akan mudah di selesaikan. Karena terkait dengan adanya UU yang mengatur soal penggunaan jalan nasional. Sementara perlu juga di lihat latar belakang kenapa adanya larangan parkir ini. Serta dampak sosial yang di timbulkan.

“Penyelesaian bisa panjang. Makanya pengajuan ke pusat untuk meminta arahan merupakan langkah yang baik. Agar dapat memutuskan permasalahan ini,” ujarnya. (cj10)

 

Komentar

Berita Lainnya