oleh

Ombudsman Sebut Ada Dua Provider Ingin Ambil Keuntungan dari Kuota

SUMEKS.CO- Lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI mengatakan bahwa terdapat provider telekomunikasi yang akan memberikan hadiah mobil bagi sekolah. Adapun, syaratnya adalah sekolah tersebut siswanya harus menggunakan layanan dari operator tersebut.

“Sudah ada surat atau edaran broser dari dua operator yang memberikan insentif. Kata yang digunakan adalah apresiasi kepada kepala sekolah untuk pembelian kartu perdana yang terdaftar di Dapodik yang diaktivasi,” ungkapnya dalam webinar, Senin (7/8) sore.

Akan tetapi, dia tidak menyebut secara gamblang dua provider tersebut. Namun, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih lanjut apa dasar kepentingan operator untuk bisa mengikuti program sebesar Rp 7,2 triliun tersebut.

Dari hadiah mobil tersebut, tentunya akan membuat sekolah gencar mengajak siswanya menggunakan provider tersebut. Dengan begitu, uang subsidi tersebut pun akan mengalir deras lewat peserta didik yang menggunakan layanan operator.

“Kami bertanya, yang beli subsidi pemerintah atau operator. Ini persetujuan bersama atau satu arah?,” jelas dia.

Dia pun membeberkan, melihat laporan keuangan dari 5 operator besar di Indonesia, hanya 2 yang mencetak laba. Jadi, menurutnya tidak realistis operator menyediakan Rp 1 per megabyte.

“Dengan kondisi keuangan seperti ini apakah realisitis operator menyediakan Rp 1 per MB, dan jika iya, apakah tiap operator akan jujur memenuhi kewajibannya,” ungkapnya.

Maka dari itu, menurut Alvin, masalah yang dialami provider akan menimbulkan peluang adanya gratifikasi kepada pihak sekolah.

“Kami khawatir kalau tidak diselesaikan bisa merupakan gratifikasi dan bisa dapat mempengaruhi tekanan dari kepala sekolah kepada siswanya untuk menggunakan jasa operator tertentu meskipun tidak cocok bagi siswa tersebut,” terangnya.

Bagi dia, pihak provider tidak perlu melakukan tindakan seperti itu. Yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan layanan di tengah pandemi ini.

“Dan perlu ada sanksi kepada operator yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan akses internet sesuai kecepatan, penghitungan kuota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu meyakinkan semua operator memahami peraturan pelaksanakan dan bersedia mematuhi itu untuk kelancaran pembelajaran daring saat ini,” tegasnya. (jawapos)

Komentar

Berita Lainnya