oleh

Opimis Pelayanan Kesehatan Banyuasin Terbaik.

BANYUASIN – Hadiri Jambore Nasional Pelayanan Kesehatan(Adinkes) 2019, di Hotel Aston Kartika,4-7 November Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dr Mgs Hakim, akan terus berupaya untuk dapat memberikan pelayanan Kesehatan terbaik kepada masyarakat Banyuasin.
Disampaikan dr Hakim, saat ini tantangan kesehatan yang kompleks membutuhkan response yang kompherensif dan cepat. Diperlukan upaya terus menerus untuk mengoreksi kebijakan, me-replikasi kerja-kerja baik dan terobosan berbagai pihak dalam pembangunan kesehatan ini, terutama inisiatif kolaborasi sektor kesehatan dan pemerintah di tingkat desa.
Desa memiliki posisi penting dimana terdapat otonomi dan dana desa bagi pembangunan kesehatan sehingga penting untuk terus menguatkan sinergi dan peran Desa dalam mewujudkan Indonesia Sehat.
Sesuai Perpres No. 82 Tahun 2018, BPJS Kesehatan mengembangkan teknis operasionalisasi sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.
Pengembangan teknis operasionalisasi dilakukan melalui: a) kredensial Fasilitas Kesehatan; b) survei kepuasan Peserta; dan c) pemantauan dan pengawasan pemanfaatan. Dana Kapitasi yang selama ini memiliki sisa penggunaan (SILPA) merupakan hak daerah untuk menggunakannya di periode berikutnya. Namun, akan ada revisi Perpres 32 Tahun 2014 dan Permenkes 21 Tahun 2016 terkait hal ini dimana sisa Dana Kapitasidi FKTP milik pemerintah akan menjadi pengurang Kapitasi Tahun Berikutnya.
Urusan Kesehatan sejak jauh sebelum ada PP No. 2 Tahun 2018, kita sudah mengenal SPM, tetapi sejak PP itu diberlakukan, para pelaksana dan penanggungjawab kesehatan terbawa ke dalam dilema yang serius. Benarkah SPM harus tercapai 100% ? jika tidak tercapai 100%? Kemendagri melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan ini di tahun 2019 untuk itu perlu diberikan umpan balik atas status pelaksanaan SPM Kesehatan ini.
” Mari kita pastikan umpan balik yang efektif, Aspek kelembagaan PUSKESMAS sebagai PPK BLUD masih terkendala dibanyak Kabupaten/Kota.” Jelasnya
Bagaimana strategi agar Pemerintah Daerah segera menerapkan PPK BLUD sesuai Kebijakan terbaru yaitu Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Umum Layanan Daerah juga lebih
memudahkan jalan bagi Daerah untuk memberikan fleksbilitas bagi UPTD Puskesmas untuk menjalankan PPK BLUD dan mengelola dana kapitasi. Untuk hal tersebut akan dibahas & kupas tuntas PedomanPelaksanaan PPK BLUD yang terbaru bagi FKTP milik Pemerintah.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 16 Tahun 2019 terkait dengan Pencegahan Fraud telah menetapkan ketentuan sanksi Administrasi bagi fasyankes dan para pihak yang sengaja melakukan fraud.
” Dinas Kesehatan mendapat peran penting untuk hal ini,”paparnya
Menuju Akreditasi FKTP Paripurna merupakan penjaminan mutu eksternal tertinggi bagi FKTP sebagai upaya perbaikan terus menerus untuk memperbaiki pelayanan Puskesmas serta sebagai salah satu syarat bila ingin berkerjasama dengan BPJS.

Komentar

Berita Lainnya