oleh

Optimalkan Penerimaan Pajak, KPK RI Programkan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Sumsel

PALEMBANG – Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengharapkan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. Caranya melalui pengelolaan dan penataan aset yang baik terutama terkait dengan aset tanah dengan tetap menitikberatkan pada sertifikasi tanah dan lahan.

“Melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini. Kita harapkan akan ada payung hukum bagi terlaksananya kerjasama peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak negara dan daerah. Kedepannya akan di capai kenaikan pendapatan dari sektor pajak dian retribusi. Namun, peningkatan tersebut jangan sampai membebani rakyat,” kata Deru di Griya Agung, Kamis (23/5).

Lebih lanjut Herman Deru menegaskan, melalui kegiatan ini diharapkan akan ada kenaikan pendapatan dari sektor pajak melalui pengawasan yang ketat. Dalam hal ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal, dimana diharapkan jika tadinya wajib pajak tidak mau membayar akan membayar karena ada KPK. Termasuk upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dengan melibatkan peran Ditjen Pajak. Dimana Ditjen Pajak akan memberikan bimbingan bagi petugas pajak baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang dalam jumpa persnya usai memberikan arahan dalam Kesepakatan bersama antara Gubernur beserta Bupati/Walikota dengan Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Babel dan Kanwil BPN/ATR Sumsel kali ini menegaskan, saat ini KPK RI sudah membentuk 9 Korwil di seluruh Indonesia. Yang akan menjalankan berfungsinya sebagai upaya pencegahan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terintegrasi bidang pendapatan daerah di Provinsi Sumsel.

“Kedepan bagaimana kita membangun persepsi wajib pajak menjalankan kewajibannya. Dan pengelola pajak juga menjaga kepercayaan masyarakat tersebut,” tegas Saut.(ety)

Komentar

Berita Lainnya