oleh

Pajak Perkebunan Tak Sesuai HGU

-Sumsel-116 views
MUARA ENIM – Perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Muara Enim diduga pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tidak sesuai dengan luasan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki. Indikasi itu terlihat dari luasan lahan perkebunan tersebut bertambah terus, namun peta HGU yang dimiliki tidak dilakukan perubahan.
Penegasan itu diungkap juru bicara Komisi I DPRD Muara Enim, H Umam Pajri S.Sos, pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Aries HB SE, Jumat (13/9).
Rapat paripurna dengan agenda pengesahan RAPBD tahun 2020 itu dihadiri Plh Bupati Muara Enim, H Juarsah SH, Sekda Muara Enim, Ir H Hasanudin MSI, para asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kabag, Kabid dan Camat di lingkungan Pemkab Muara Enim.
“Hasil pantauan Komisi I, perusahaan perkebunan banyak ditemukan belum memiliki HGU, pajaknya terindikasi tidak sesuai dengan HGU dan luasannya terindikasi tidak sesuai dengan HGU yang dimiliki,” tegas Umam Pajri.
Hanya saja, komisi ini  tidak menyebutkan nama nama perusahaannya. Atas kejadian itu, komisi ini meminta eksekutif untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan perkebunan yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut.
Pada rapat paripurna itu, komisi ini juga mengungkap masih banyak  ditemukan tanah milik masyarakat  bermasalah dengan lahan perusahaan perkebunan, pertambangan yang kini masih bersengketa.
“Kami meminta kepada eksekutif untuk memberikan perhatian serius  terkait sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan perkebunan maupun pertambangan supaya secepatnya diselesaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Plh Bupati Muara Enim, H Juarsah SH, pada rapat peripurna itu mengatakan, semua saran, masukan dan kritikan yang disampaikan dewan akan menjadi masukan eksektif untuk segera ditindak lanjuti. (ozi)

Komentar

Berita Lainnya