oleh

Pakek Baju Tahanan, Bupati Lampung Utara Pilih Diam

-Nasional-65 views

Sumeks.co –Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) lmenahan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, usai ditetapkan sebagai tersangka .  Kasusnya  dugaan suap proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perdagangan. Tak hanya Bupati Agung, penyidik juga menahan lima orang  yang ditetapkan tersangka dalam kasus yang sama.

Menurut Juru bicara KPK Febri Diansyah, orang nomor satu di Lampung Utara tersebut ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Menanggapi penahanannya oleh lembaga antirasuah, saat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 02.45 WIB dengan mengenakan rompi tahanan, tak banyak kata yang diucapkan Agung ketika dicecar beragam pertanyaan oleh awak media. Ia mempersilahkan awak media menanyakan ihwal sengkarut perkara yang melilitnya ke penyidik yang memeriksannya. “Maaf, tanya ke penyidik,” ucap Agung, saat berjalan menuju mobil tahanan, Selasa (8/20).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) negara sebagai tersangka kasus suap proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perdagangan. KPK menduga, Agung telah menerima suap sebesar Rp 1,24 miliar.

Selain Agung, KPK juga turut menetapkan Raden Syahri (RSY) selaku orang kepercayaan Agung, Syahbuddin (SYH) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, Wan Hendri (WHN) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Kemudian Chandra Safari (CHS) dan Hendra Wijaya Saleh (HWS) selaku pihak swasta.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, total duit suap itu berasal dari proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan. Jumlah uang yang diduga telah diterima Agung dari proyek di dua dinas itu berbeda-beda.

“Untuk Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara diduga melakukan penyerahan uang kepada Agung selaku Bupati Lampung Utara. Uang itu diberikan oleh Hendra HWS kepada WHN selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara melalui RSY, orang kepercayaan Bupati,” kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

“HWS menyerahkan uang Rp 300 juta kepada WHN, dan kemudian WHN menyerahkan uang Rp 240 juta pada RSY,” sambungnya.

Selain itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti uang senilai Rp 200 juta yang telah diserahkan kepada Agung. Uang itu diamankan dari kamar dinas Bupati.

Basaria menyebut, uang yang turut diamankan diduga terkait dengan tiga proyek di Dinas Perdagangan. Ketiga proyek itu diantaranya, pembangunan pasar tradisional desa comook sinar jaya kecamatan muara sungkai Rp 1,073 miliar, pembangunan pasar tradisional desa karangsari kecamatan muara sungkai Rp 1,3 miliar dan konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat tata karya (DAK) Rp 3,6 miliar.

Selain itu, KPK juga menemukan uang di mobil dan rumah RSY, orang kepercayaan Bupati sejumlah Rp 440 juta. Karena sejak tahun 2014, sebelum SYH menjadi Kepala Dinasi PUPR Lampung Utara, AIM yang baru menjabat memberi syarat jika SYH ingin menjadi Kadis PUPR maka harus menyiapkan setoran fee sebesar 20-25 persen dari proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR.

“Sedangkan pihak rekanan dalam perkara ini, yaitu CHS sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, telah mengerjakan setidaknya 10 proyek di Kabupaten Lampung Utara,” ujar Basaria.

Sebagai imbalan atau fee, CHS diwajibkan menyetor uang pada Agung melalui SYH, Kepala Dinas PUPR dan RSY, orang kepercayaan Bupati. Agung juga diduga telah menerima uang beberapa kali terkait dengan proyek di Dinas PUPR.

“Sekitar Juli 2019, diduga Agung telah menerima Rp 600 juta, kemudian akhir September, diduga telah menerima Rp50 juta. Pada 6 Oktober, diduga menerima Rp350 juta,” ungkap Basaria.

Tak hanya itu, KPK juga menduga uang yang diterima pada September dan Oktober 2019 itulah yang ditemukan di rumah RSY. Uang tersebut direncanakan digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan Agung.

Sebagai penerima AIM dan RSY disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, SYH dan WHN disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pemberi CHS dan HWS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (kus/jawapos)

 

Komentar

Berita Lainnya