oleh

Palembang Bakal Punya Jalan Tol Tanpa Bayar 30 KM, Fisik Mulai 1 Maret, Anggaran Rp980 M

PALEMBANG – Palembang bakal punya jalan “Tol Tanpa Bayar” sepanjang 30 Kilometer (KM) yang akan mulai di bangun pada 1 Maret 2021 mendatang sampai dengan target selesai dalam 3 tahun.

Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, A. Bastari Yusak mengatakan, proyek jalan ini di bangun dengan skema Kerjasama Perjanjian Badan Usaha (KPBU) yang didanai oleh Negara.

“Panjang jalan ini 30 KM dari Terminal karya jaya sampai terminal Alang – Alang Lebar (Jalan Negara). Meliputi Jl. Srijaya Negara – Jl. Singadikane – Keramasan Musi II – Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara – Jl. Soekarno Hatta – Masuk Ke Kiri  Jl. Sultan Muhammad Badaruddin – Jl. Gubernur Ariani (Terminal ALL),” terangnya, kemarin (18/1).

Dengan skema KPBU yang digunakan dalam pembangunan fisik jalan ini maka anggaran negara yang digunakan sebesar Rp980 Miliar untuk 15 tahun yang nantinya dikerjakan Join Operation (JO) oleh PT Adi Karya dan PT Brantas Abipraya. “Rencana pengerjaan fisik di mulai 1 Maret ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa Ini merupakan jalan percontoan nasional, maka lengkap nanti ada jalannya dengan spesifikasi 2 jalur 4  lajur yang masing – masing setiap lajurnya lebar 3, 5 meter, dilengkapi dengan median jalan sekitar 2 meter, pedistrian 2 meter (ukuran minimal), drainase, lampu jalan dan juga taman.

“Jalan ini juga bisa dikatakan jalan tol tanpa bayar. Karena jalannya nanti sebaik tol (mulus) tapi tidak berbayar,” katanya.

Walikota Palembang, Harnojoyo mengungkapkan, pembangunan jalan percontoan nasional ini Palembang satu -satunya. Dan Palembeng terpilih karena memang dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang minta/mengajukan ke kementrian.

“Ini akan bagus, palembang ini menjadi percontoaan, dan dapat jadi contoh dareah lain. Dalam pengerjaannya kita pastikan mendukung proyeks ini agar lancar,” ungkapnya.

Menggunakan skema KPBU, maka Pembangunan termasuk maintenence jalan ini menjadi tanggung jawab pihak ketiga (PT Adi Karya dan PT Brantas Abipraya) Selama 15 tahun, setelah itu baru akan di serahkan kembali ke negara.

“Target pengerjaan fisik selesai 3 tahun. Karena pakai skema PKBU, maka harus sesuai, jika tidak maka tidak akan dibayarkan Negara,” tukasnya.

Dilanjutkan, mengingat jalan ini biasanya dilalui kendaraan bertonase, maka nanti setelah jalan selesai di bangun juga akan dibuatkan timbangan dan gudang.

“Ini tujuannya nanti jika kendaraan bertonase mau lewat maka di timbang dulu volumenya, jika melebihi kapasitas maka di bongkar kelebihan muatnya dan di letakan digudang, ini tujuannya agar jalan tidak mudah rusak, dan kita juga usulkan tidak dikenakan denda biar yang over capacity ini tidak lolos,” pungkasnya.
(cj10)

Komentar

Berita Lainnya