oleh

Pantai Matras Bangka Terus Memanas? Wakil Komisi 4, Gakkum KLHK Cek Lokasi

SUMEKS.CO- BANGKA-TIDAK main-main,  Wakil Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi bersama Dirjen Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan), RI, yang juga putra Bangka Belitung (Babel), asal Pangkalpinang, Rasio Ridho Sani –akrab disapa Roy–, mengecek langsung aktivitas tambang laut di Pantai Matras yang dikeluhkan nelayan. Keduanya secara tegas meminta aktivitasKapal Isap Produksi (KIP) memperhatikan jeritan hati nelayan yang menolak dan kepala daerah mengambil sikap atas keluhan nelayan tersebut.

Tampak kedatangan Deddy Mulyadi dan Rasio Ridho Sani disambut ratusan nelayan dan sejumlah elemen masyarakat yang menolak tambang laut Kapal Isap Produksi (KIP). Peninjauan dilakukan dengan memakai perahu nelayan untuk melihat secara dekat aktivitas KIP yang kini telah beroperasi 8 unit. Aktivitas KIP tak jalan ketika dua orang dari pusat ini melakukan pengecekan.

Dedi Mulyadi kepada awak media dan dihadapan warga mengatakan, aktivitas penambangan laut yang beroperasi di Perairan Pantai Matras, bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan kelautan yang berkesinambungan. Selain jarak dengan pantai terlalu dekat juga menghancurkan mata pencaharian para nelayan.

Apalagi aktivitas KIP mengakibatkan air menjadi keruh dan kehitam-hitaman, ditambah penambangan ilegal yang menghancurkan mangrove di sisi pantai.

“Saya menyesalkan, kenapa Amdal-nya dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, tanpa melihat analisis dampak lingkungannya,” ungkap Dedi yang prihatin saat melihat kondisi di lapangan.

“Di sini ada Dirjen Gakkum KLHK, yang memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan nantinya akan menindaklanjuti hal ini,” ujar politisi asal Jawa Barat ini.

Ia melihat, sudah ada dampak kerusakan lingkungannya dan bisa saja dilakukan penindakan. Mengenai tuntutan nelayan agar dihentikan juga ia sepakati untuk menghindari hal-hal tak diinginkan.

“Sementara ini harus dihentikan dulu, sebab dalam jangka panjang akan berbahaya. Pertama tidak mungkin secara terus menerus aparat hukum berjaga-jaga, yang akhirnya timbul benturan antara aparat dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyentil posisi kepala daerah yang belum bersikap tegas atas masalah ini. Sebab kepala daerah dalam hal ini gubernur bisa saja menghentikan aktivitas KIP bekerja tidak semestinya.

“Jika saya gubernurnya, sudah saya hentikan. Tapi saya legislatif, kita akan melanjutkan permasalahan ini ke eksekutif dalam hal ini Dirjen Gakkum KLHK,” sebutnya.

Ia tegaskan, mesti aktivitas tambang laut dengan dalih pembangunan tidak boleh dilaksanakan dalam kondisi konflik.

“Sehingga harus dibicarakan secara bersama supaya aparat tidak perlu terus berjaga-jaga, masyarakat bisa bekerja dan pemerintah pun tenang,” ujarnya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil gubernur, bupati dan PT Timah ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini agar pembangunan bisa berjalan dan masyarakat nelayan sejahtera.

Salah satu nelayan setempat, Ngikiw dihadapan Deddy Mulyadi dan Rasio Ridho Sani mengatakan, KIP harus segera dihentikan aktivitasnya. Sebab bila terus berjalan tidak tahu apa yang akan terjadi kedepan nanti.

“Kalau KIP jalan terus, kita tidak tahu apa yang terjadi kedepan. Kita tidak mampu menahan nelayan. Kalau terjadi hal-hal tak diinginkan bagaimana?,” sebut Ngikiw.

Nelayan yang telah berjuang sejak bertahun-tahun untuk penolakan tambang laut ini mengatakan, nelayan dan warga pesisir Matras hingga Pesaren meminta pihak Gakkum KLHK RI maupun anggota DPR RI memandang persoalan dan nasib masyarakat dengan nurani.

“Kami minta bapak-bapak yang telah melihat langsung memandang hal ini dengan nurani. Selama ini kami kecewa terhadap pejabat yang bilang akan diproses, yang kami nantikan itu kejelasannya,” ujar Ngikiw yang dibenarkan nelayan lainnya.

Secara khusus nelayan meminta ke Dirjen Gakkum KLHK RI yang merupakan putra asal Pulau Bangka untuk membantu perjuangan nelayan. “Kami minta tolong ke Pak Dirjen Gakkum yang juga putra Bangka, tampillah untuk kami orang kecil ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirjen Gakkum KLHK RI, Rasio Ridho Sani, menjelaskan, pihaknya akan segera melakukan pengkajian terkait perizinan dan kewajiban PT Timah Tbk. Dalam persoalan ini ada beberapa instrument hukum yang bisa diterapkan baik pidana maupun perdata.

“Namun kami akan melakukan kajian terlebih dahulu. Kami datang ke Matras mendampingi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI salah satu bentuk keseriusan menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Sebenarnya dalam masalah ini, Gubernur Babel lebih memiliki wewenang untuk mengambil tindakan. Namun pihaknya tetap akan mengkaji kewajiban-kewajiban perusahaan penambangan dalam aktivitas KIP tersebut.

Ia terangkan seperti izin Amdal diterbitkan gubernur yang dalam pengawasannya wajib dilakukan. Bila dalam pengawasan ditemukan tidak kepatuhan dalam persyaratan wajib diberikan sanksi.

“Baik sanksi administratif maupun pidana wajib dilakukan penindakannya. Siapa yang mengeluarkan izin lingkungannya di sini?, dia bisa menghentikannya,” ujarnya.

Dalam persoalan ini pemerintah pusat hanya lah second line, yang mana bila pemerintah provinsi tidak melakukan tindakan maka pemerintah pusat akan melaksanakannya. Namun kewenangan pertama ada di pemerintah provinsi.

“Gubernur sebagai pemberi izin lingkungan, gubernur punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Bila ada ketidakpatuhan wajib memberikan sanksi hingga penegakan hukumnya,” tegasnya.

Gubernur: Mencari Jalan Tengah
Sementara itu, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman sendiri sudah mendatangi warga pesisir Pantai Matras pada Kamis (19/11) lalu. Bahkan saat itub satu persatu nelayan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan ibu-ibu menyampaikan keluhan atas aktivitas KIP yang telah berada di laut Matras hampir dua pekan terakhir.

“Kita mencari jalan tengah agar apa yang diharapkan masyarakat utamanya itu dapat dipenuhi dan PT Timah Insyaallah akan memenuhi juga usaha mereka dalam melakukan penambangan,” ujar Gubernur ketika itu.

Menurutnya, mencari solusi bagi kedua belah pihak tidak mudah, terlebih harus mengetahui betul-betul keinginan masyarakat. Dari penyampaian masyarakat pesisir yang didengar orang nomor satu Babel ini salah satunya masyarakat merasa tidak pernah tambang laut KIP disosialisasikan sementara PT Timah merasa telah disosialisasikan.

“Intinya kita ingin Bangka Belitung ini damai, damai apapun aktivitas kita betul-betul dilindungi hukum. Masyarakat pun dilindungi hukum sehingga semua dapat menerima apa yang menjadi keinginan daripada kedua belah pihak ini,” pungkasnya.(trh)

 

 

Komentar

Berita Lainnya