oleh

Paslon No1 Laporkan Dugaan Pelanggaran Money Politik

MURATARA – Tim hukum dari pasangan calon (Paslon) No1 (H Devi Suhartoni-Ustad Inayatullah), sambangi kantor Bawaslu Muratara. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran money politik yang dilakukan tim Paslon No3 (H Syarif-Surian).

Tim hukum pasangan nomor urut 1 (satu) yakni Ayub Zakaria, Edwar Antoni dan Herdiansyah menyerahkan laporan dugaan pelanggaran itu ke Bawaslu, Rabu (4/11) sekitar pukul 14.00 WIB.

“Kita hari ini ke Bawaslu melapor terkait pelanggaran dalam Undang-undang Republik Indonesia no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, walikota dan Wakil Walikota. Pasal 187  A Ayat 1 dan pasal 73 ayat 2 PKPU no 4 tahun 2017 dan PKPU no 10 tahun 2020 yang dilakukan paslon No3,”kata Tim Hukum Paslon No1 Edwar Antoni.

Berdasarkan data yang mereka kumpulkan di 30 Oktober 2020, pihaknya menemukan akun di Media Sosial dan mendapat laporan dari tim pemenangan di tingkat Desa dan Kecamatan, mengenai dugaan pelanggaran money politik dirumah oknum mantan Kades di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir.

Menurutnya, Pasangan calon ataupun tim kampanye atau perorangan. Sudah tentu dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang ke pihak lain untuk mempengaruhi atau mengajak mereka memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.”Kalau ini dilakukan akan ada sanksi pelanggaran Pilkada dan sanksi pidananya,” kata Edo.

Dia mengungkapkan, pasangan calon yang terbukti melakukan Politik uang. Seperti pembagian sembako, bazar yang menawarkan harga sembako yang sangat murah, juga bisa dikatagorikan sebagai pelanggaran Pilkada yang masuk dalam ranah Politik uang.

Kondisi itu, sesuai dengan pasal 73 tahun 2016 tentang Pilkada. “Bagi pasangan calon bila terbukti melakukan politik uang maka bisa dianulir, dan bisa didiskualifikasi dari pencalonan,”tegasnya. Pihaknya berharap, laporan dan sejumlah barang bukti yang telah mereka kumpulkan itu bisa diproses Bawaslu, jika terbukti melakukan pelnggaran Pilkada tentunya maslah itu dianggap merugikan peserta Pilkada lainnya.

“Kita harap laporan itu diproses Bawaslu dan Bawaslu memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar. Bawaslu bisa berikan rekomendasi ke KPU Muratara, mengen sanksi bisa saja mendiskualifikasi Paslon sesuai dengan Undang-undang yang berlaku,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Muratara, Munawir saat dikonfirmasi membenarkan jika Bawaslu pada hari ini telah menerima laporan dari Tim Hukum paslon nomor Urut 1. Namun pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail permasalahan itu secara rinci karena saat ini mereka masih dalam perjalanan ke kabupaten Muratara.

“Saya belum melihat secara utuh materi laporannya, saya sekarang lagi di jalan di Betung menuju Muratara, saya dari bimtek di Jakarta, besok saja akan kita jelaskan dikantor, “tegasnya singkat.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya