oleh

PBB Kota Palembang Naik, Demi Capai PAD Rp1,3 Triliun

PALEMBANG – Warga Palembang ramai-ramai mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, terkait isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kenaikan ini, sesuai keputusan walikota nomor 17/2019/NJOP, mencakup  17 kecamatan dan jalan di kota Palembang.

Kepala BPPD Kota Palembang, Shinta Raharja mengatakan, kenaikan NJOP ini sudah disosialisasikan hingga ke tingkat RT. Namun ia berdalih telah terjadi miskomunikasi sehingga informasi tidak sampai secara utuh ke masyarakat.

“Kenaikan sebenarnya tidak drastis karena kenaikan itu bukan di hitung dari kena pajak, tapi nilai pokok atau nilai jual objek pajak. kelihatannya memang naik pajak kalau dengan penagihan,” terangnya, Senin (13/5)

Shinta menjelaskan kenaikan PBB hanya meliputi nilai pada objek bumi ( dilakukan penyesuaian) berdasarkan nilai yang ada saat ini. Hal ini tidak berlaku pada nilai objek bangunan. Mengingat Pemkot Palembang menargetkan PAD tembus Rp1,3 Triliun pada 2019 ini. Naik Rp550 miliar dari tahun 2018.

“Ini sifatnya subsidi silang, karena yang nilai totalnya dibawah Rp300 ribu di hapuskan. Upaya kenaikan PAD kita, tidak lepas untuk topangan APBD sebesar 30 persen,”tambah dia.

Namun, menurutnya Pemkot Palembang juga membuka pengaduan bagi warga yang keberatan. khususnya yang terkena kenaikan seperti wajib pajak pemilik usaha. Sebab menurutnya, pajak juga akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk infrastruktur yang bisa dinikmati.

Kenaikan PBB ini sendiri ramai jadi perbincangan warga Palembang. Tarifnya bervariatif, ada yang naik 200, 300 sampai 400 persen untuk wajib pajak. Hal ini jelas dikeluhkan oleh warga yang kini semakin terjepit oleh kebutuhan bahan pokok yang juga tak menentu. Seperti salah satu wajib pajak bernama  Imam yang mendapatkan tagihan Rp98 ribu tahun lalu, kini mendapat SPPT dengan tagihan hingga Rp300 ribu.

Beberapa warga lain seperti yang tinggal di kawasan Dwikora juga menilai kenaikan pajak oleh Pemkot Palembang kali ini dinilai tidak wajar. (cj10)

Komentar

Berita Lainnya