oleh

Pejabat Mura Belajar ke Muara Enim

MUARA ENIM – Kalangan pejabat Pemkab Musi Rawas (Mura) belajar ke Pemkab Muara Enim terkait implementasi Reformasi Birokrasi (RB) yang telah berhasil dilaksanakan. Sebab, Pemkab Muara Enim salah satu dari 33 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai pilot project Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB.

Rombongan pejabat Mura tersebut dipimpin Inspektur Kabupaten Alexsander Akbar. Kedatangan mereka diterima Sekda Muara Enim, Ir H Hasanudin MSI bersama tim Reformasi Birokrasi Pemkab Muara Enim, di ruang rapat Sekundang, Rabu (10/7).

Inspektur Kabupaten Mura Alexsander Akbar, mengatakan kunjungan kerja yang dilakukan ke Muara Enim untuk mencari informasi sekaligus sharing mengenai reformasi birokrasi yang telah diimplementasikan Pemkab Muara Enim.

“Nilai reformasi birokrasi yang kami peroleh baru 50,5 sedangkan terger nilai reformasi birokrasi itu harus 70, untuk RPJMD,” jelasnya.

Sementara itu, Sekeda Muara Enim Ir H Hasanudin MSI, menyatakan, Muara Enim telah melakukan implementasi reformasi birokrasi sejak 2013 lalu. Kemudian Muara Enim telah ditetapkan Kemenpan RB, sebagai pilot project reformasi birokrasi dari 33 kabupaten/kota yang ditetapkan.

“Pemerintah pusat menetapkan Muara Enim sebagai pilot project reformasi birokrasi karena kita punya komitmen untuk melakukan prubahan tersebut,” jelasnya.

Dijelaskannya, komitmen itu dilakukan oleh bupati dan para OPD yang ada di Pemkab Muara Enim. “Komitmen perubahan itu harus dimulai dari pimpinan dulu,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, untuk melaksanakan komitmen reformasi birokrasi tersebut cukup repot. Selain ada komitmen dari pimpinan juga harus ada dukungan dana dari masing-masing OPD. (ozi)

Komentar

Berita Lainnya