oleh

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Wajib Dari Fungsional

-Sumsel-225 views

MUARA ENIM – Mulai 1 Januari 2021 mendatang pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah tidak lagi dilakukan oleh pejabat structural melainkan diwajibkan dari pegawai fungsional. Itu sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.

Penegasan itu disampaikan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, S.Si. dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Se-Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (4/12) di hotel Swarna Dwipa Palembang, diikuti  Sekda Muara Enim, Ir H Hasanudin MSI.

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, H Nasrun Umar, pada Rakor tersebut menghimbau seluruh pemerintah daerah di Sumsel, termasuk pula kepada Sekda Kabupaten Muara Enim, Ir H Hasanuddin MSi yang juga hadir agar segera menyiapkan sumber daya manusia profesional yang nantinya mengisi jabatan fungsional PBJ di daerah. Sekda Sumsel juga meminta para pejabat PBJ untuk mengedepankan asas efektivitas, efisiensi dan akuntabel.

Sementara itu Kepala Satgas Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha mengingatkan agar para pejabat PBJ selalu berhati-hati di dalam pekerjaan yang berisiko tinggi ini. Beliau juga meminta komitmen para pejabat PBJ agar tidak berlaku curang dan memperkaya diri sehingga menyebabkan kerugian negara. (ozi/rel)

Komentar

Berita Lainnya