oleh

Pelaku Penyelundupan Etnis Rohingya Jadi DPO

Sumeks.co – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh memasukkan dua terduga pelaku penyelundupan puluhan warga etnis Rohingya, Myanmar, dalam daftar pencarian orang (DPO).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Kombespol Sony Sanjaya, seperti dilansir dari Antara di Banda Aceh mengatakan, kedua terduga tersebut berinisial AJ dan AR. AJ, warga Aceh dan AR, warga etnis Rohingya.

”AR masuk ke Indonesia pada 2011. Selama di Indonesia, AR tinggal dengan akomodasi lembaga migran internasional di Medan, Sumatera Utara,” kata Sony Sanjaya didampingi Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombespol Ery Apriyono pada rabu (28/10).

Dia menyebutkan, keduanya diduga terlibat menyelundupkan puluhan warga etnis Rohingya ke Pantai Seunodon, Kabupaten Aceh Utara, Juni 2020. AJ dan AR bertemu FA di Aceh Timur, menawarkan pekerjaan menjemput warga etnis Rohingya di tengah laut. Namun, tidak terjadi kesepakatan antara FA dengan AJ dan AR.

Kemudian, ketiganya kembali melakukan pertemuan di rumah AJ di Idi, Aceh Timur. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan FA akan menjemput 36 orang warga etnis Rohingya di tengah laut. FA yang menerima pembayaran awal Rp 10 juta kemudian menyewa kapal motor. Selanjutnya, AR memberikan titik koordinat kepada FA untuk menjemput etnis Rohingya dari kapal besar di tengah laut.

”Titik penjemputan berada di perairan Selat Malaka. Dari pengakuan FA, ada 99 warga etnis Rohingya yang dijemput. Mereka dijemput dari kapal berukuran besar berisi ratusan warga etnis Rohingya,” terang Sony Sanjaya.

Selain mengejar dua terduga pelaku tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh juga mengamankan FA bersama AS yang juga anak buah kapal penjemputan puluhan etnis Rohingya tersebut.

”Kami juga mengamankan dua warga Rohingya lain yang diduga terlibat bersama AR, yakni SD dan R. SD dan R diamankan di Medan, Sumatera Utara,” ujar Sony Sanjaya.

Empat orang yang sudah diamankan itu terancam dijerat pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. ”Para pelaku terancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun. Selain penjara, mereka juga terancam pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1,5 miliar,” kata Sony Sanjaya.(jawapos.com)

Komentar

Berita Lainnya