oleh

Pelaku Usaha Wajib Paham Alur Perizinan

MUARA ENIM – Sebanyak 25 pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undang penanaman modal yang digelar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muara Enim, di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Senin (23/11).

Sekretaris Dinas PMPTSP Muara Enim, H Haryadi Mulyawan, ST, MT meminta para pelaku usaha dan BUMDes agar koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait perizinan – perizinan.

Dengan kegiatan ini Haryadi, mengatakan untuk memberikan informasi dan pemahaman prosedur pelayana perizinan kepada pelaku usaha dan masyarakat pentingnya pembuatan perizinan berusaha, dan memberikan informasi dan pemahaman kepada pelaku usaha perihal ketentuan serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha seperti perpajakan, program BPJS, dan ketenagakerjaan. “Diminta peserta agar dapat memahami dari pentingnya peraturan perizinan bidang penanaman modal,”kata Haryadi.

Lanjutnya pelaksanaan sosialisasi DPMPTSP ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah. Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami keberadaan PTSP, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan perizinan yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari perizinan yang dimiliki.

“Tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim mengenai penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ramah, mudah, cepat, pasti, transparan dan akuntabel pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,”jelasnya.

Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH dibeberpa kesempatan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus berupaya maksimal dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan menerapkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu secara transparan, cepat, murah, mudah, sederhana, tidak diskriminatif, akuntabel dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terus kita kembangkan, agar masyarakat khususnya para pelaku usaha/investor dapat mengembangkan usahanya untuk peningkatan perekonomiannya maupun daerah,”terangnya.(ozi)

Komentar

Berita Lainnya