oleh

Pelantikan Pejabat Struktul Eselon III dan IV Berpolemik

MARTAPURA – Polemik pelantikan pejabat struktul  eselon III dan IV dilingkungan Pemkab OKU Timur yang dilakukan pada tanggal 8 januari 2020 kemarin  sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut Kepala BKPSDM OKU Timur Drs Juanda MM, pihaknya sudah berkirim surat ke Kemendagri apakah yang dilakukan pihaknya salah atau tidak

“Kita sudah kirim surat, mungkin bulan ini sudah ada keputusanya,”kata Juanda saat diwawancarai diacara wayangan menyambut HUT OKU Timur ke-16. Juanda berdalih, tidak ada yang salah dalam pelantikan kemarin, karena tidak ada pejabat yang dimutasi kemarin nonjob. Dan semuanya  mendapatkan jabatan.”jangan dipolitisir lah, daerah lain pelantikan  tidak seribut seperti kita ini. Karena yang dilantik kan hanya pejabat eselon III dan IV saja. Eselon II kan tidak ada,”tegasnya.

Ditambahnya, pelantikan yang mereka lakukan tersebut sudah sesuai dengan prosedur, dan penuh pertimbangan. Sehingga pihaknya yakin tidak menumbur UU seperti yang diberitakan di media sosial

“UU ASN dan UU Pilkada kan beda, walaupun memang ada kaitanya terkait petahana, tetapi kan Bupati tidak maju lagi. Tapi menurut saya masih multitafsir,”tegasnya.

Apapun keputusan dari Mendagri pihaknya akan terima dan dilaksanakan,”jikapun hal terburuk  terjadi seperti pembatalan atau pelantikan ulang, tentu akan kita lakukan,”tutupnya.

“Kepada yang sudah dilantik tidak usah resah, bekerjalah seperti biasa,”tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pada tanggal 8 Januari kemarin, sebanyak 74 eselon III dan IV dilantik, diantaranya tujuh camat oleh, pelantikan sendiri dilakukan Sekda OKU Timur. Diduga pelantikan tersebut  tidak mengindahkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dimana 6 bulan sebelum penetapan calon dilarang melakukan rotasi jabatan atau pelantikan.(sal)

Komentar

Berita Lainnya