oleh

Pembahasan LKPJ, Dewan Minta Hadirkan Sekda

MUARA ENIM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Muara Enim meminta pimpinan dewan untuk menghadirkan Sekda Muara Enim, Ir H Hasanudin MSI. Dalam melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim tahun anggaran 2018.

Pasalnya, pengelolaan anggaran tahun 2018 dilakukan oleh tiga bupati, karena masa transisi. Sehingga Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Yang mengetahui secara detil input, output maupun outcame penggunaan anggaran.

“Dalam melakukan pembahasan LKPJ tahun 2018 bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini. Kami meminta pimpinan dewan untuk menghadirkan Sekda selaku Ketua Tim anggaran eksekutif. Dialah yang mengetaui input, output dan outcame penggunaan anggaran tersebut,” jelas anggota Banggar DPRD Muara Enim, H Faizal Anwar SE. Pada rapat pembahasan LKPJ dengan 11 OPD, Selasa (11/6).

Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD tersebut, diikuti oleh 11 OPD dipimpin Ketua DPRD, Aries HB SE. Bersama Wakil Ketua DPRD lainnya. Kemudian diikuti juga oleh anggota Banggar DPRD lainnya.

Para Kepala OPD yang mengikuti rapat tersebut diantaranya. Kepala BPKAD, Armeli Mendri, Kepala Bappeda, H Ramlan Suryadi, Kepala Bapenda, H Rinaldo, Kepala Dinas Perkebunan, Ir Mat Kasrun, Kepala Dinas Perkim, H Ahmad Yani Herianto.

Dalam rapat tersebut, Faizal juga sempat mempertanyakan permasalah Dinas Pariwisata yang telah dibentuk oleh Pemkab Muara Enim. “Dinas Pariwisata telah dibentuk, tentunya masalah kinerjanya juga menjadi pembasan dalam LKPJ ini,” terang Faizal.

Sementara itu, kepada awak media, Faizal menegaskan, pihaknya meminta Sekda dihadirkan dalam pembahasan tersebut. Karena penggunaan anggaran APBD tahun 2018, dilakukan masa kepemimpinan Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar. Kemudian Pj Bupati Muara Enim, Teddy Mellwansyah dan Bupati Muara Enim terpilih, Ir H Ahmad Yani MM.

“Inilah salah satu dasar saya meminta Sekda dihadirkan dalam pembahasan LKPJ ini. Karena dia Ketua TAPD dan sangat mengerti masalah penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan anggota banggar tersebut, Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB SE. Langsung memerintahkan Plt Sekretaris Dewan untuk membuat surat khusus meminta kehadiran Sekda dalam pembahasan LKPJ tersebut.

“Pak Sekwan, supaya membuat surat untuk mengundang Sekda. Agar hadir dalam pembahasan LKPJ besok bersama OPD. Sedangkan pembahasan LKPJ dengan OPD hari tetap kita lanjutkan,” jelasnya.

Sementara itu, Izudin, anggota Banggar DPRD Muara Enim, juga sempat mempermasalahkan buku LKPJ. Yang setebal 30 cm diberikan eksekutif kepada Banggar terkesan dadakan. “Buku setebal 30 cm ini baru hari ini diserahkan ke banggar, langsung mau dilakukan pembahasan,” tegas Izudin.

Untuk itu, diriny meminta agar masing-masing OPD menyampaikan resume pengelolaan anggaran tahun 2018. Atas permintaan tersebut, akhirnya masing masing OPD membuat resume pengelolaan anggaran tahun 2018. Dan diserahkan kepada masing masiang anggota Banggar dan pimpinan dewan.

Kepada awak media, Izun mengatakan, bahwa penggunaan dana APBD tahun 2018 urusan wajib Dinas Pendidikan, pada pos belanja tidak langsung tidak tercapai target. Pada pos tersebut dianggarkan sebesar Rp 412.176.121.807,80, terealisasi sebesar Rp 384.186.194.676.

Begitu juga pada pos anggaran belanja langsung tidak tercapai target. Pada pos tersebut dianggarkan 195.987.111.050, terealisasi Rp 189.128.488.785,51.

“OPD Diknas tidak melihat kondisi sebenarnya, sehingga banyak laporan anggaran sia-sia. Buktinya belanja langsung terjadi selisih anggaran sangat besar akibat tidak capai target. Memang tidak dirugikan, dari pada Silpa lebih baik untuk perbaikan bangunan gedung sekolah,” tegasnya pada awak media. (ozi)

Komentar

Berita Lainnya