oleh

Pembangunan Food Estate Terkendala Data Baku Sawah

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI mengungkapkan, realisasi pembangunan food estate kawasan sentra produksi pangan (FE-KSPP) berbasis korporasi petani di Sumsel masih terkendala akurasi data luas baku sawah.

“Berdasarkan data yang diterima, kami kerucutkan, kita butuh data yang akurat terkait luas baku sawah. Sebab, dari total lahan seluas 178 hektare yang diajukan sebagai wilayah FE-KSPP ada 4.609,8 hektare tanah alokasi hutan adat, hutan sosial, dan lain-lain yang telah diberikan kepada masyarakat termasuk alokasi TORA,” kata Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas RI, Anang Noegroho, dalam rapat lintas sektor bersama Pemprov Sumsel, Selasa (4/5) di Hotel Aston, Palembang.

Dia menekankan, urusan tersebut harus sudah clear pada triwulan pertama 2022. Jika tidak, percepatan pembangunan ekonomi ketahanan pangan pertanian di Bumi Sriwijaya ini tertunda atau mungkin bisa tidak terealisasi pada tahun yang ditetapkan sebelumnya.

“Tahun depan tahun pemilu, berganti pemimpin berganti kesibukan/prioritas. Jadi Segeralah lakukan rapat koordinasi dengan delapan stakeholder terkait. Jadi kalkulasi pendanaan untuk pembangunan bisa diakumulasikan secara pasti. Jadi petani mendapat harapan program mulai berjalan,” tegasnya.

Hal yang harus disiapkan dalam pelaksanaan pembangunan food estate, sambung Anang, kawasan sentra produksi pangan (FE-KSPP). Pertama, Sumsel harus menetapkan lokasi strategis berikut memastikan kesiapan pelaku produksi yakni petani, patenkan skema pelaksanaan budidaya dan memastikan keberadaan optaker alias yang menyerap hasil produksi pertanian.

Hilirisasinya dalam food estate ini sendiri menjadi hal yang vokal. Sebab, food estate di Sumsel adalah penumbuhan sekaligus pengembangan kasawan pertanian berbasis korporasi petani. Yang merupakan program solusi untuk mengatasi permasalahan pasca panen bagi petani, yakni anjloknya harga jual.

“Harga jadi stabil, karena beras petani sudah dipastikan pasokanya dan juga penyerapnya melalui petani korporasi FE-KSPP. Yang mana sesuai Permendag tahun 2020 harga HPP untuk pembelian gabah kering petani itu Rp4.200/kg,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Holtikultura, R Bambang Pramono membenarkan, luas baku sawah dan data lainnya secara akurat masih dalam pembahasan yang belum final. Bersama instansi seperti Dinas PUPR urusan Peta daerah irigasi, Kantor Perwakilan ATR/BPN Sumsel urusan peta RTRWP dan RTRW, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan terakhir ususan peta Lokasi dan rencana transmigrasi dari Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). (bim)

Komentar

Berita Lainnya