oleh

Pembobolan Bank Mandiri Divonis Bebas, Jampidsus Melawan

-Nasional-95 views

JAKARTA – Kejaksaan Agung terus melakukan ‘perlawanan’ atas dibebaskannya tujuh terdakwa kasus korupsi pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling (TAB) yang diduga merugikan negara Rp 1,8 trilun oleh Mahkamah Agung yang menolak kasasi tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung.

Ketujuh terdakwa yang divonis bebas itu yakni, Direktur PT TABC Rony Tedy, Direktur Head Officer Juventius. Sementara lima orang lain berasal dari Mandiri Commercial Banking Center Bandung I yakni Commercial Banking Manager Surya Baruna Semengguk, Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo, Relationship Manager Frans Edward Zandstra, Commercial Bankig Head Totok Sugiharto dan Wholesale Credit Head Poerwitono Poedji Wahjono.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), M Adi Toegarisman menegaskan akan mengambil langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) atas ditolaknya kasasi tim jaksa penuntut oleh majelis hakim. “kita akan upaya hukum luar biasa PK, kita akan coba melakukan terobosan hukum, Kita berjalan terhadap novum” katanya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (1/11).

Dia menegaskan tetap akan mengajukan peninjauan kembali (PK) meski hal itu sudah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi, pasalnya Kejaksaan akan terus mengejar pengembalian kerugaian negara Rp 1,8 triliun dalam kasus ini. “kita tetap ajukan, kita kan mau selematkan keuangan negara, jika didiamkan siapa yang bertanggung jawab hilangnya uang negara Rp 1,8 triliun ini, siapa yang ganti,” jelasnya.

Dia kembali mengungkapkan awal mula kasus ini yakni itu pemberian kredit modal kerja (KMK) yang awalnya kreditnya sebesar Rp 200 miliar, namun dalam perjalannya yang singkat itu, pembayaran kredit tersebut macet, kemudian TAB kembali melakukan kredit tambahan sebesar Rp 500 miliar dengan jaminan TAB mempunyai tagihan tagihan dibeberapa perusahaan atau distributor toko. ” jadi TAB itu kleim punya piutang dan itu yang dijadikan jaminan sehingga bank Mandiri mengucurkan kembali tambahan kredit,” ujarnya.

Setelah dicairkan Rp 500 miliar, namun faktanya TAB kembali pembayarannya macet dan tidak sesuai dengan perjanjian. “Dalam perjalannya itu juga berhenti/macet, lalu dengan pola yang sama minta tambahan jaminan piutang seolah-olah dia (TAB) punya muncul lagi tambahan kredit sekitar Rp 700 miliar, yang ternyata itu juga macet jadi terakhir itu dalam status Ko5 (kolektives 5) jadi kredit itu sudah macet, jadi kasusnya begitu,” katanya.

Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung, ternyata piutang-piutang yang dijadikan jaminan dalam kredit tersebut adalah jaminan bohong atau fiktif. Karena itu, Adi Toegarisman berkeyakinan bahwa proses itu merupakan peristiwa pidana dan apa yang Kejaksaan lakukan tujuan utamanya bukan menghukum orang, namun Kejaksaan berupaya untuk mengembalikan kerugian negara.

“Itulah fakta dari kasus pokoknya berarti disini ada dua belah pihak kreditur dan debitur, inikan sama-sama kita ajukan sebagai terdakwa di persidangan argumentasi pokoknya seperti yang tadi kita ungkap diberkas perkara,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Adi, dari tambahan penyidikan itu ternyata penggunaan uang kredit itu tidak digunakan sebagaimana dimohonkan yakni untuk pengembangan perusahaan milik TAB. “uangnya harus digunakan untuk memproduksi hasil pabrik minuman itu enggak boleh untuk beli tanah, apartemen, bayar hutang itu nggak boleh itu harusnya untuk pengajuan dasarnya KMK,” jelasnya.

“Masuk persidangan kami menyatakan ada perbuatan melawan hukum kan begitu.
Dari putusan pengadilan dikatakan bahwa dalam peristiwa ini orang ini pelaku pelaku ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum, itu keputusannya,” tegasnya.

Jadi, lanjut Adi, apa yang dilakukan jaksa penyidik dan penuntut umum dan sudah maksimal, namun ketika berbeda pendapat dengan hakim maka ada upaya hukum yang ditempuh yakni kasasi. Setelah diajukan kasasi namun hakim kembali memvonis bebas para terdakwa.”prinsip dalam kasus ini baik stuktur kasusnya, alat buktinya, modusnya siapa yang bertanggungjawab sudah kita ungkap detail, rinci, simpel adanya. Kami hanya berjuang bagaimana uang negara hilang kita berupaya mengembalikan. Ketika putusan ini bebas pertanyaannya trus siapa yang mau mengembalikan uang itu? Dengan jalur apa? Aset yang dibeli dengan uang itu tidak mencukupi, tidak detail tp asetnya tidak sampai Rp 1 T,” tegasnya.

Disinggu Langkah apalagi yang akan dilakukan, Adi Toegarisman mengatakan untuk kasus aquo Kejaksaan dapat melakukan upaya terobosan hukum dengan melakukan PK. Lalu, penyidik juga akan terus melakukan pengembangan guna menjerat pihak lain untuk dibawa ke Pengadilan. “dalam perkara ini kami sudah ada tersangka diputus bebas ada yang sedang proses penyidikan sudah ditetapkan tersangka belum maju kepengadilan kita akan pelajari juga sambil jalan mungkin ada pihak-pihak lain juga akan kita tuntasin,” ungkapnya.

” Sejatinya kami hanya memperjuangkan bagaimana uang negara itu kembali prosedur mungkin putusan MK jaksa tidak boleh PK ya itu aturan formal tapi boleh kami ini yang berniat utk mengembalikan keuangan negara juga melakukan langkah yang penting langkah kami tidak merugikan negara justru bagaimana uang negara ini kembali,” tutupnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membebaskan 7 terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri senilai Rp 1,8 triliun. Hal itu dilakukan seiring MA menolak kasasi jaksa atas 7 terdakwa kasus tersebut.

Persidangan di tingkat kasasi , menurunkan lima hakim agung untuk mengadili mereka. Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Andi Samsan Nganro. Sedangkan anggotanya ialah Krisna Harahap, Abdul Latief, Suhadi, LL Hutagalung, dan Krisna Harahap.

Dalam kasus korupsi penyelewengan fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Commercial Center Bandung I kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (TABC) , penyidik telah menetapkan banyak tersangka yakni Direktur PT TABC Rony Tedy, Direktur Head Officer Juventius. Sementara lima orang lain berasal dari Mandiri Commercial Banking Center Bandung I yakni Commercial Banking Manager Surya Baruna Semengguk, Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo, Relationship Manager Frans Eduard Zandstra, Commercial Bankig Head Totok Sugiharto dan Wholesale Credit Head Poerwitono Poedji Wahjono.

Para tersangka saat ini telah menjadi terdakwa atau sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Ketujuh terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang (UU) 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah menjadi UU 20/2001 Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP.Dengan dakwaan ini, terdakwa bisa dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200 juta, dan paling banyak Rp 1 miliar.

Kasus tersebut bermula ketika PT Bank Mandiri (Persero) memberikan fasilitas kredit modal kerja (KMK) pada 19 Desember 2008. Kemudian sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, diberikan beberapa fasilitas tambahan dan mendapat perpanjangan fasilitas KMK senilai Rp 880 miliar, Letter of Credit (LC) senilai Rp 40 miliar impor dan kredit investasi (KI) senilai Rp 250 miliar pada 15 April 2015.

Diperjalanan penyelewengan terjadi sebab dalam mengajukan perpanjangan kredit di Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung I, pada 15 Juni 2015 Tirta Amarta diduga menggelembungkan nilai aset.Kasus pembobolan Bank Mandiri oleh PT TAB, 2015 agak mencengankan karena hanya dengan jaminan kredit sebesar Rp73 miliar, tapi mendapat kucuran kredit sampai Rp1,5 triliun.

Kejagung juga pernah menangani kasus korupsi yang terjadi di Bank Mandiri pada tahun 2000-an. Pada saat itu Kejagung menetapkan Dirut Bank Mandiri Alm. ECW Neloe, wakilnya I Wayan Pugeg dan Direksi Moh. Sholeh Tasripan sebagai tersangka kasus pembobolan oleh PT Cipta Graha Nusantara (CGN). (lan/fin)

Komentar

Berita Lainnya