oleh

Pemda Muratara Tepis Isu Desa fiktif

-Sumsel-122 views

SUMEKS.CO – Pemerintah Kabupaten Muratara, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD), tepis isu desa fiktif ada di wilayah mereka. Otoritas setempat mengklaim 82 Desa yang berada di 7 wilayah Kecamatan Kabupaten Muratara, seluruhnya sudah teregritasi di kementerian dan Pemerintah pusat.

Polemik mengenai batas wilayah di Desa Simpang Nibung, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara dengan batas Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, sebagian besar wilayah Desa itu diklaim masuk Provinsi Jambi berdasarkan UU pemekaran daerah otonomi baru yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Syam (45) warga Simpang Nibung, Kabupaten Muratara, mengaku pasca pemekaran wilayah, masyarakat di wilayah mereka dominan masuk daerah perbatasan Jambi.

“Kalau sekarang sebenarnya sudah tidak layak lagi di katakan Desa lagi karena batas wilayah Desa simpang nibung berkurang sangat drastis. Kalau di hitung-hitung di tarik lurus luas wilayah hanya bersisa puluhan KK lagi yang tinggal di wilayah kita, ” katanya, Kemarin (8/11).

Dia mengungkapkan, pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa tentunya juga akan terkendala. Jika dana desa atau APBD yang diperuntukkan untuk pembangunan wilayah, di lakukan di daerah lain.

“Pasti bermasalah kalau wilayah Jambi kito bangun pakai dana APBD atau dana desa, Muratara. Pasalnyo sudah banyak wilayah kito, jadi punyo Provinsi Jambi,” bebernya. Menurutnya, permasalahan itu seharusnya dilakukan pengecekan kembali, khususnya mengenai batas luas di desa mereka. “Mesti ado ketegasan dari Pemerintah, bagaimana status Desa Simpang Nibung. Masih biso dikatakan desa atau di bubar gara-gara wilayah berkurang,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala DPMPD Muratara Hj Gusti Rohmani melalui Kabid Pemdes, Zulyan mengungkapkan. Memang saat ini di Pemerintah pusat tengah ramai membahas masalah desa fiktif. Namun untuk konteks Desa fiktif itu, pihaknya mengaku belum mengetahui lebih lanjut seperti apa. Dia membenarkan ada beberapa desa di Muratara yang berbatasan dengan Provinsi Tetangga, termasuk Desa Simpang Nibung.

Namun keseluruhan 82 desa itu sudah teregritasi dan tercatat secara resmi di pemerintah pusat. “Jadi desanya memang ada, penduduknya ada, dan wilayahnya ada. Walaupun berkurang akibat otonomi daerah,” bebernya. Pihaknya menegaskan, untuk pelaksanaan pembangunan di Desa simpang Nibung menggunakan dana desa, tentunya dilakukan sesuai dengan mekanisme berlaku.

Pihaknya menegaskan, tidak memiliki ke khawatiran mengenai itu, meski sebagian besar wilayah Simpang Nibung, beralih ke Provinsi Tetangga. “Setiap pembangunan menggunakan dana desa, secara otomatis harus melengkapi syarat lahan hibah dan tercatat sebagai aset Pemerintah Desa. Jadi kita tidak ragu-ragu kalau soal pembangunan di sana,” bebernya.

Dia menimpali, jika desa Simpang nibung tentunya memiliki beragam status penduduk. Karena sebagian besar penduduk di wilayah itu juga tercatat merupakan warga Provinsi Jambi. “Tapi kita sudah melakukan MOU dengan Kabupaten Sarolangun-Kabupaten Muratara, kedua belah pihak sama-sama melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Baik kesehatan, pendidikan dan lain-lain,” timpalnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara, secara tegas menyatakan. Tidak ada desa Fiktif di wilayah Kabupaten Muratara. Meski ada sebagian wilayah yang mengusulkan melakukan pemekaran, namun khusus 82 desa yang ada keseluruhan sudah teregritasi secara resmi.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya