oleh

Pemerintah Kota Palembang dan Jajaran Dukung Penuh Program JKN-KIS

Palembang – BPJS Kesehatan merupakan badan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang merupakan salah satu program strategis pemerintah. Dalam pelaksanaan Program JKN-KIS itu sendiri membutuhkan dukungan semua pihak yang terlibat didalamnya, terutama dukungan dari Pemerintah Kota Palembang dan jajarannya. Bertempat di Rumah Dinas Walikota Palembang, BPJS Kesehatan melakukan forum koordinasi pemeriksaan kepatuhan Program JKN-KIS kota Palembang (04/05).

Forum tersebut di hadiri langsung oleh Walikota Palembang, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Kepala Dinas Tenga Kerja Kota Palembang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang beserta Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Rudhy Suksmawan Hardhiko mengemukakan bahwa  guna memastikan program tersebut terlaksana, dukungan dan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan sangat di perlukan. Untuk itu dibentuk suatu forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan yang merupakan suatu wadah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan badan usaha dalam hal pendaftaran, pembayaran iuran dan penyampaian data pekerja yang sebenarnya.

Walikota Palembang Harnojoyo pada saat acara berlangsung memberikan dukungan penuh terhadap Program JKN-KIS dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai tindak lanjut atas implementasi Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Lebih lanjut Harnojoyo akan melakukan upaya percepatan penambahan jumlah Peserta Bukan Penerina Upah Pemerintah Daerah atau yang dikenal dengan istilah PBPU Pemda di Mei 2021 sehingga terwujud Kembali Universal Health Coverage (UHC) di Kota Palembang.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan paparan mengenai Program BPJS Kesehatan, dimana salah satunya adalah adanya forum koordinasi antara Kejaksaan Negeri Palembang, BPJS Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait penegakan Kepatuhan badan usaha dalam Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Disampaikan kembali oleh Rudhy bahwa selama ini BPJS Kesehatan telah menggandeng Dinas Tenaga Kerja dalam hal sosialisasi Program JKN-KIS, melakukan pemeriksaan kepatuhan badan usaha, bersama DPMPTSP telah membuka pelayanan terpadu di mall pelayanan publik dan dengan Kejaksaan Negeri Palembang sendiri BPJS Kesehatan telah beberapa kali memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palembang untuk penegakan kepatuhan badan usaha terhadap Program JKN-KIS dimana bagi badan usaha yang tidak patuh akan diberikan sanksi pelayanan publik, sanksi denda sampai dengan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Hingga Maret 2021 sebesar 94,86% atau sebanyak 1.582.406 penduduk Kota Palembang sudah menjadi peserta JKN-KIS.

Diakhir kegiatan Rudhy memberikan plakat kepada Pemerintah Kota Palembang yang di terima langsung oleh Walikota Palembang dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palembang atas  terselenggaranya kegitan forum dimana adanya dukungan penuh dari instansi terkait terhadap Program JKN-KIS. (RW/md)

Komentar

Berita Lainnya