oleh

Pemerintah Minta Petani Gunakan Pupuk Nonsubsidi, Ada Apa?

SUMEKS.CO, PALEMBANGKementerian Pertanian berupaya untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi dengan mengarahkan ke penggunaan pupuk non subsidi. Salah satunya dengan menerapkan program Agrosolution yang tengah digalakkan.

Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qolbi mengungkapkan, distribusi pupuk bersubsidi selama ini selalu menjadi polemik bagi kalangan petani. Sehingga butuh adanya inisiasi supaya permasalahan pupuk terselesaikan.

“Sebenarnya jika petani bisa mengatur penggunaan dan dosis yang sesuai, mereka tidak perlu lagi membutuhkan subsidi untuk pupuk. Makanya, inilah yang ingin kita kejar. Subsidi pupuk juga saat ini sangat tergantung dengan anggaran pemerintah,” kata Harvick saat menandatangani MoU Agrosolution Sinergi Santri Membangun Negeri di Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang, Kamis (8/4).

Dia menjelaskan, melalu program tersebut, petani nantinya akan dibekali kemampuan dalam mengatur ketepatan waktu pemberian pupuk, dosis yang diberikan, cara pemupukan yang baik dan benar serta memeprhitungkan proyeksi harga pupuk dengan produksi yang bakal dihasilkan. Sehingga, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk non subsidi bisa tertutupi.

Kebutuhan pupuk petani di Indonesia mencapai 24 juta ton. Sementara produksi yang dihasilkan tahun ini ditargetkan bisa mencapai 13 juta ton. Untuk pupuk bersubsidi mencapai 9 juta ton. Kebutuhan subsidi tersebut pelan-pelan bakal dikurangi.

“Kita ingin petani mandiri. Sehingga ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi bisa berkurang,” imbuhnya

Dijelaskan, Kementerian Pertanian saat ini terus memonitor ketersediaan pupuk di seluruh wilayah di Indonesia. Terutama untuk memenuhi kebutuhan musim tanam kedua. “Kami melihat ketersediaan pupuk di seluruh perusahaan BUMN produsen pupuk di seluruh daerah. Mungkin tinggal Aceh yang belum. Sejauh ini ketersediaan cukup. Petani tidak perlu khawatir. Tinggal distribusi harus tepat sasaran agar bisa sampai ke Petani sesuai dengan aturan,” bebernya.

Menurutnya, produksi pupuk tahun ini terus digenjot hingga 13 juta ton. Untuk mendukung target panen raya Agustus mendatang. Produksi pupuk tidak hanya disuplai dari perusahaan pupuk plat merah saja. Peran swasta akan ditingkatkan.

“Kita bangun pabrik produksi baru. Bukan hanya BUMN saja tapi juga swasta,” tuturnya.

Sementara itu, menyikapi polemik pupuk bersubsidi dan non subsidi Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru menyarankan pemerintah bisa mengambil jalan tengah. Dengan mengalihkan subsidi atas pupuk ke komoditas pertanian.

“Kita butuh inovasi ekstrem untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi. Dengan begitu tidak ada kekhawatiran adanya penyelewengan pupuk dan sebagainya,” cetusnya.

Jadi produk hasil petani itu, sambung gubernur, inventarisir oleh pemerintah. Misalnya produknya berapa, butuh pupuk berapa itu equivalen dengan berapa Rupiah.

“Kita subsidikan di berasnya, missal HPP Rp8.300 ribu kita subsidikan Rp1.000 misalnya atau berapa untuk pembelian pupuk. Jadi paling tidak naik dari HPP. Itu yang saya sarankan ke pemerintah,” pungkasnya. (bim)

Komentar

Berita Lainnya