oleh

Pemerintah Naikkan Anggaran Kesehatan Untuk Pengadaan Vaksin

JAKARTA – Pemerintah berencana memulai program vaksinasi Covid-19 di akhir tahun atau awal tahun depan. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari melihat langsung fasilitas produksi di Tiongkok, uji klinis yang telah memasuki tahap 3 di Bandung hingga persiapan sistem data informasi terintegrasi untuk memastikan kelancaran dan tepat sasaran distribusi vaksin nantinya. Utamanya, penyiapan anggaran 2021 yang akan difokuskan pada bidang kesehatan.

“Fokus kita pada tahun anggaran 2021 tetap bidang kesehatan. Anggaran sektor kesehatan lebih dari Rp169 triliun dan ini terutama untuk pengadaan vaksin dan program vaksinasi,” ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat konferensi pers program pemulihan ekonomi dan hasil sidang, kemarin. Anggaran bidang kesehatan tersebut  diantaranya juga untuk berbagai perbaikan sarana dan prasarana penelitian pengembangan vaksin Merah Putih dan testing untuk meminimalisir dan mendeteksi penyebaran Covid-19.

“Untuk vaksinasi, kita bersama Kemenkes dan Kementerian BUMN tengah menghitung berapa jumlah populasi dan segmen populasi mana yang akan diprioritaskan. Anggaran disediakan mulai untuk pengadaan vaksinnya maupun dalam program vaksinasinya. Keseluruhan kesiapan fasilitas kesehatan untuk program vaksinasi akan tetap dilakukan,” ungkapnya. Selain itu, ia juga mengungkapkan, tahun depan akan tetap menjaga program perlindungan sosial di saat Covid-19 belum teratasi karena vaksinasi butuh waktu. “Perlindungan sosial lebih dari Rp233 triliun untuk 2021. Dihatapkan bisa bantu masyarakat untuk kebutuhan harian mereka,” ungkapnya. Ia juga mengungkap, anggaran 2021 juga untuk Dmdukungan usaha, termasuk insentif mencapai Rp177 triliun.

Sementara untuk tahun ini, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp695 triliun. Rinciannya, bidang kesehatan mencapai Rp97,9 triliun dengan realisasi Rp40,32 triliun, perlindungan sosial Rp233,69 triliun dengan realisasi Rp207,8 triliun dan sektoral kementerian/lembaga Rp65,97 triliun realisasi Rp36,25 triliun. Kemudian dukungan UMKM Rp115,82 triliun realisasi Rp98,74 triliun, insentif usaha Rp120,6 triliun realisasi Rp46,4 triliun dan pembiayaan korporasi Rp61,2 triliun dengan realisasi Rp2 triliun. Total telah terealisir sebanyak Rp431,54 triliun atau Rp62,1 triliun . “Penggunaan anggarannya sudah menunjukkan dampak positif, baik penanganan kesehatan maupun sosial ekonomi,” ungkapnya.

Katanya, anggaran bidang kesehatan tahun ini yang belum terserap akan menjadi cadangan pembiayaan vaksin. “Ini pusat perhatian kita, karena vaksin pertama yang hadir di Indonesia dan akan dilakukan program vaksinasi diharapkan mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi yang lebih aman. Tapi ini tak boleh diartikan kehilangan kewaspadaan, tetap memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (3M) meski ada vaksin,” ungkapnya. Apalagi, jelang akhir tahun dimana akan ada libur panjang, ia berharap tetap disiplin jaga protokol kesehatan. Hal ini untuk menjaga jajaran terutama di garis depan, seperti tenaga kesehatan bisa terlindungi dari bahaya Covid-19. Disebutkan, jumlah insentif tenaga kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp7,22 triliun untuk 681 ribu nakes.

“Kita harus bantu mereka agar tetap ringan (bekerja) dengan menerapkan protokol kesehatan. Sudah 200 nakes meninggal yang telah dibayarkan santunan kematiannya, dan ini harus makin mengingatkan kita berupaya mencegah penularan Covid,” bebernya. Ia juga menyebutkan, dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan, khsusunya bank Himbara, bank syariah dan bank pembangunan daerah. Dari Rp64,5 triliun telah disalurkan Rp254,37 triliun.

“Dana yang diletakkan secara murah di oerbankam bisa meningkatkan 4 kali lipat kredit yang disalurkan ke masyarakat. Yang menikmati lebih dari 3,74 juta debitur yang sekarang dapat bantuan dalam bentuk kredit yang disalurkan perbankan. Ini diharapkan dapat jaga ekonomi kita untuk terus meningkat dan menggeliat lagi” ungkapnya. Dari jumlah debitur tetsebut, sebagian besar adalah para debitur kecil. Untuk dapat bantuan kredit dari pemerintah ini, pihaknya mendorong perbankan tidak segan dalam menyalurkan kreditnya.

“Untuk itu, pemerintah beri jaminan terhadap kredit yang disalurkan mrlalui Askrindo dan Jamkrindo. Jika macet mereka akan dijamin Askrindo dan Jamkrindo, tujuannya agar perbankan salurkan kreditnya dan perusahaan mulai meminjam sehingga ekonomi bergerak. Ini yang terus kita lakukan bersama OJK, BI dan LPS dorong kembali perekonomian kita,” imbuhnya.(rei)

Komentar

Berita Lainnya