oleh

Pemilik Lahan Terima Ganti Rugi Tol

PRABUMULIH – Warga Kelurahan Tanjung Menang dan Desa Karya Mulia Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) akan menerima ganti rugi lahan tol dalam waktu dekat. Hal itu diungkap Plt Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Prabumulih, Edison disela-sela acara musyawarah bentuk ganti rugi pembebasan lahan tol simpang Indralaya-Muara Enim tahap II, di gedung Caroline, Rabu (26/8).

Dia mengatakan khusus pertemuan, Rabu (26/8) dijadwalkan untuk Kelurahan Tanjung Rambang dan Desa Karya Mulya. “Jadi ini bentuk ganti rugi dan hari ini dikumpulkan masyarakat. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ada beberapa bentuk ganti rugi seperti ganti uang, saham, dan lainnya,” sebutnya.

Setelah dikumpulkan, ternyata masyarakat memilih untuk diganti dalam bentuk uang. “Setelah sepakat ganti rugi uang, maka selanjutnya kita lakukan validasi dan fasilitasi surat tanah mereka. Setelah benar mereka mengajukan ke LMAN (Lembaga Managemen Aset Negara) dan untuk mengucurkan dana normalnya 1-1,5 bulan sudah ditransfer ke rekening masing-masing,” sebutnya seraya mengaku untuk lintasan Prabumulih baru dilakukan Rabu (26/8).

Ditanya kapan target penyelesaian ganti rugi lahan tol? Pria yang juga menjabat sebagai ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol itu mengaku pihaknya mentargetkan 1 bulan kedepan. “Jadi kita ini seperti ban berjalan, proses terus dan diharapkan proses terakhir ini sudah dibayar semuanya untuk tujuh Desa/Kelurahan yang dilintasi tol,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu pula, Edison mengaku yang memberikan nilai ganti rugi lahan merupakan tim KJPP. Setelah masyarakat tahu nominal yang akan dibayarkan dan andaikan mereka keberatan, maka yang bersangkutan dipersilahkan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri (PN) yang akan memutuskan apakah memerintahkan KJPP untuk mendata ulang atau KJPP menetapkan bahwa jarga tersebut sudah benar. “Kalau tidak menerima maka dilakukan konsinasi dan proyek tetap jalan sementara uang ganti rugi dititipkan ke PN,” jelasnya.

Disebutkan Edison, untuk Kelurahan Tanjung Rambang menghabiskan Rp19 miliar ganti rugi lahan. Terdiri dari 49 persil/bidang. “Ada yang sampai Rp1 M lebih menerima ganti rugi,” terangnya seraya mengaku pada prinsipnya ganti rugi sudah ada keadilan di UU pengadaan tanah. “Jadi kalau kita beli karet 1 ha dengan harga saat ini paling mahal kondisi karet bagus Rp100 juta, sedangkan kalau kita kena transit tol 1 ha bisa sampai diatas Rp1 M karena nilai KJPP melebihi nilai pasar,” terangnya seraya memastikan masyarakat yang kena pembebasan lahan diberikan ganti untung dan bukan ganti rugi.

“Karena tadi banyak masyarakat setelah mereka buka amplop kayaknya senyum semua. Jadi ekspektasi mereka membayangkan hanya sekian dan ternyata setelah dibuka kaget,” tukasnya. (chy)

Komentar

Berita Lainnya