oleh

Pemprov Siapkan Aturan Turunan PPKM

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Gubernur Sumsel H Herman Deru angkat bicara pasca pemerintah pusat menetapkan Sumsel masuk dalam daftar daerah wajib menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro.

Menurutnya, atas keputusan tersebut pihaknya bakal segera menyiapkan aturan-aturan turunan, mengenai pelaksanaan PPKM selama dua pekan terhitung dari 6-23 April mendatang.

“Saya sepakat dengan wali kota Palembang, kita tunggu aturannya. Justru kita berterima kasih diberikan PPKM, jadi bupati, wali kota, dan gubernur diberikan kewenangan untuk mengatur. Jika dulu saat PSBB, kebijakannya adalah yes or no, namun PPKM kita kan yang berwenang,” kata Deru saat dikonfirmasi SUMEKS.CO, Rabu (7/4).

Kebijakan PPKM ini dilakukan lantaran angka penambahan kasus Covid-19 di Sumsel yang semakin melonjak. Berdasar data dari satgas COVID-19 nasional, saat ini angka positif virus corona di Sumsel mencapai 18.118 kasus. Sementara untuk angka kesembuhan mencapai 15.829 kasus dan angka kematian mencapai 860 orang.

Pihaknya juga sudah meminta kepada pemerintah daerah untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan PPKM di daerah. Terutama kembali digencarkannya pelaksanaan desa siaga COVID-19 di 2.800 desa di Sumsel.

“Memang aktif, tidak pernah mati. Namun mungkin perlu di kontrol. Nanti saya minta Bupati, Walikota untuk membantu mengontrol pelaksanaan PPKM di daerah, terutama di desa-desa. Kita ada 2.800 desa di Sumsel,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memaksimalkan upaya pencegahan dengan meneruskan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat Sumsel.

“Sosialisasi terus berjalan, dan kita juga terus menggencarkan upaya 3T (tracing, testing dan treatment). Ini upaya kita yang tidak pernah berhenti. Kita fokus untuk menurunkan penambahan angka positif COVID-19 di Sumsel,” pungkasnya. (bim)

Komentar

Berita Lainnya