oleh

Pemprov Sumsel Bahas Tindak Lanjut Tentang PPKM

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) besok, Rabu (10/2) diagendakan akan menggelar rapat koordinasi, untuk membahas Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Sumsel No 1 Tahun 2021 tentang peningkatan disiplin dan penegakkan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular. Bersama pihak penegakan disiplin protokol kesehatan di Ruang Rekonfu, gedung promoter Polda Sumsel.

Selain itu, pada rapat tersebut juga akan akan menindak lanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 3 tahun 2021 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kordinator tim ahli gugus tugas COVID-19 Sumsel, Prof Edward Juliartha mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kemana arah pembahasan pada rapat tersebut. Namun, pokok pembahasan dalam rapat, membahas tentang kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

“Belum bisa dipastikan arah pembahasanya kemana. Apakah kearah peningkatan perekonomian atau kearah mengimplementasikan PPKM di Sumsel. Besok, masih akan dibahas,” kata Prof Edward saat dihubungi SUMEKS.CO, Selasa (9/2) malam.

Untuk diketahui, mengutip pemberitaan sebelumnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. Aturan tersebut memuat ketentuan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang diterapkan mulai 9 hingga 22 Februari 2021.

Istruksi Mendagri ini juga mengubah aturan work from office (WFO) dan work from home (WFH) menjadi 50 persen. Sekolah di wilayah PPKM mikro juga tetap berlangsung secara daring.

Lalu Pusat belanja mall, kemudian pasar modern pertokoan maksimal jam 21.00 WIB/WITA tanpa toleransi.

Selain itu, dine-in di restoran juga masih tetap dibatasi maksimal 50 persen. Restoran juga diwajibkan tutup pukul 21.00 WIB.

Lebih lanjut, transportasi umum juga diminta tetap mengikuti protokol kesehatan ketat. Penumpang transportasi pendek tidak buka masker dan jam operasional tetap dibatasi.

Mendagri menghimbau dalam melaksanakan instruksi Mendagri 3/2021 ini para kepala daerah tingkat provinsi hingga desa/kelurahan dapat bijak dalam mengelola anggaran.(bim)

Komentar

Berita Lainnya