oleh

Pencairan THR PNS… ini Aturan Hukumnya

JAKARTA – PNS di berbagai daerah mengkhawatirkan soal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Pasalnya, ada kendala dalam aturan hukumnya. Dimana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyurati dua menteri, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam surat permohonan meminta revisi Peraturan Pemerintah (PP) N. 35 dan 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, TNI dan Polri serta para pensiunan. Masalahnya menurut Tjahjo pemberian THR menggunakan APBD diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

“Pemberian gaji pensiun atau tunjangan ketigabelas dan THR tidak tepat waktu, mengingat penyusunan perda menbutuhkan waktu yang lama,” ungkapnya melalui surat permohonan tersebut. Karenanya Mendagri meminta dilakukan revisi terhadap Pasal 10 ayat (2) dalam kedua PP yang dimaksud.

Kepala Penerangan Kemdagri Bahtiar Baharuddin menjelaskan bahwa untuk masalah itu sudah ada solusinya. Karena kementerian terkait telah melakukan rapat pembahasan di Gedung Kementerian PAN RB, Jakarta Selatan pada Senin (13/5). Kementerian dimaksud ialah Kementeruan Sekrerariat Negara, Kemenkeu, Kemandagri, Kemenkumham, Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan RB.

“Rapat kemarin (13/5) di Kemenpan RB disepakati perubahan redaksi pasal 10 ayat 2 PP 35 tahun 2019 dan Pasal 10 ayat 2 PP 35 thn 2019,” ujarnya Selasa (14/5) di Kemdagri. Perubahan itu menurutnya melalui distribusi payung hukum dimana sebelumnya dari Perda dirubah menjadi Perkada.

“Melalui distribusi, dimana perubahan redaksi dari Peraturan Daerah (Perda) diubah menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada),” ujarnya. (ran)

Komentar

Berita Lainnya