oleh

Pencanangan Zona Integritas, ini Komitmen Kanwil DJBC

PALEMBANG – Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/WBBM di suatu institusi pemerintah bukan sebuah kegiatan seremonial belaka tapi harus dijadikan di dalam perilaku keseharian. Harapan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim), Dwijo Mulyono di acara pencanangan pembangunan zona integritads WBK/WBMM, kemarin (18/9).

“Kami wajibkan seluruh pegawai untuk tidak terima apapun. Karena atas semua pekerjaan yang dilakukan itu telah dibayar oleh negara. Melalui pencanangan zona integritas ini langkah awal sekaligus penyadaran untuk mencari nafkah yang halal saja,” imbuh Dwijo.

Ditambahkan, untuk mendukung pencapaian zona integritas menuju WBK/WBBM ini telah dibentuk unit khusus yang menangani pengaduan dari masyarakat. “Apabila ada oknum yang terbukti bertindak di luar prosedur laporkan saja. Jika terbukti bakal kita tindak sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman RI Sumsel, M Adrian Agustiansyah SH MHum menyebut tiap tahun pihaknya menerima tak kurang dari 150-200 laporan dugaan pelanggaran dari oknum aparat di institusi pemerintah.

“Dari jumlah itu terbanyak yang kami terima laporan masalah kinerja aparatur pemerintah daerah. Diantaranya masalah layanan kependudukan, perilaku pejabat di bidang pertanahan dan dari kepolisian,” sebut Adrian. Khusus untuk bea cukai, sambung Adrian sejauh ini belum ada satupun pengaduan. Hadir di acara pencanangan zona integritas WBK/WBMM ini diantaranya Kepala Inspektorat Pemprov Sumsel, Bambang Irawan,SE,MM,CA, perwakilan Kejati Sumsel, perwakilan Pangdam 2/Swj dan perwakilan Kapolda Sumsel.(kms)

Komentar

Berita Lainnya