oleh

Penetapan DPS, DP4 Berkurang 9.637

MURATARA – Setelah melakukan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPUD Muratara menetapakan, 79.535 data eror yang tidak memenuhi syarat (TMS). Jumlah itu secara otomatis mengurangi data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sekitar 9.637.

Ketua komisioner KPUD Muratara, Agus Mardianto menyampaikan, Selasa (15/9) pihaknya saat ini sudah melaksanakan rapat pleno untuk penetapan DPS di Muratara. Jika sebelumnya DP4 di Muratara berkisar 153.562, saat ini jumlah itu berkurang 9.637 Setelah KPUD dan Bawaslu Muratara menetapkan 143.925 DPS.

“Kita baru melakukan penetapan DPS, ada sekitar 69.898 Jumlah pemilih pemula yang terhitung sudah masuk usia 17 di Desember 2020 dan 79.535 data TMS termasuk yang ganda, sudah meninggal dan lainnya,” ucapnya.

Dia mengatakan, ada sejumlah proses dan tahapan lainnya untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dari DPS. Jumlah DPS ke depa tentunya akan terus mengalami perubahan, ” itu bisa bertambah atau berkurang, sesuka proses dan tahapan berikutnya. Kita juga akan membuka waktu sanggahan masyarakat sebelum penetapan DPT,” tegasnya.

Agus membenarkan, sebelum penetapan DPS proses cukup berlangsung alot. Karena perdebatan PetugasBawaslu dengan PPK. Namun kondisi itu sudah dinyatakan clear sebelum proses penetapan DPS.

“Iya itu karena ada kesalahan teknis dan kyrangnya koordinasi antara PPK dan Panwas. Ada sejumlah perbaikan yang sudah kita lakukan yang belun di koordinasikan PPK dan Panwascam,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Muratara, mengungkapkan Pihaknya harus memastikan. yang harus mereka prioritaskan diantaranya data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jangan sampai masuk Daptar Pemilih Tetap (DPT) dan Data memenuhi syarat (MS) jangan sampai tidak masuk ke DPT.

“Data ganda, datng yang sudah meninggal, atau warga yang mutasi jangan sampai masuk dalam DPT. Kami juga harus menjamin agar seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak masuk dalam DPT,” tegasnya.

Dia juga mengungkapkan, ada beberapa beberapa tahapan lagi yang bakal mereka laksanakan berasama KPUD Muratara, untuk melaksanakan rapat plebo DPT. “Intinya setiap penetapan pelaksanaan Pemilu harus melibatkan dua lembaga resmi. Baik dari KPU maupun Bawaslu, jika hanya di tetapkan oleh satu pihak tentunya tidak akan dianggap sah,” tegasnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya