oleh

Pengajuan Formasi Sampai 31 Desember

JAKARTA – Pemerintah secara bertahap ingin mengurangi jumlah tenaga kerja honorer, khususnya guru yang jumlahnya mencapai 1,6 juta orang melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Terlebih dari data Dapodik, ASN di sekolah negeri hanya 60 persen dari kebutuhan seharusnya. Bahkan, jumlahnya kian berkurang 6 persen (rata-rata) pertahun dalam 4 tahun terakhir yang menyebabkan sulitnya tercapai pelayanan pendidikan secara optimal bagi para siswa. Disisi lain banyak guru honorer yang memiliki kompetensi baik namun kesejahteraannya belum terjamin.

“Seleksi dibuka berdasarkan data Dapodik dimana estimasi kebutuhan guru di sekolah negeri kita sekitar 1 juta guru di luar PNS yang mengajar. Pembukaam seleksi ini upaya pemerintah menyediakam kesempatan yang adil bagi para guru honorer terbaik untuk membuktikan kompetensinya,” ujar Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat pengumuman rencana seleksi guru PPPK tahun 2021, kemarin. Rincinya, kapasitas guru yang akan tersedia sebanyak 1.002.616 orang.

“Ini bukan pengangkatan 1 juta guru tapi lebih kepada penyediaan kapasitas guru sebesar 1 juta guru dan mereka harus lulus seleksi. Batasnya hanya 1 juta guru,” ungkapnya.

Akan ada tiga tahap pelaksanaan tes seleksi yang akan digelar, jika tak memenuhi nilai standar yang ditentukan atau tak lolos tahap I, bisa ikut di tahap berikutnya (tahap 2 dan 3) pada tahun yang sama atau berikutnya.

Namun, peserta seleksi bukan untuk umum. Kriteria yang bisa ikut adalah mereka yang merupakan guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Dapodik, termasuk guru eks tenaga honorer K2 yang belum pernah lolos seleksi. “Kedua, adalah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar. Ini adalah seleksi massal yang digelar secara online pada 2021,” ungkapnya.

Ia menyebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran bagi 1 jutaan guru yang lolos seleksi PPPK ini, baik untuk gaji dan tunjangan. “Pemerintah pusat memgundang Pemeritah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan. Hal ini penting karena banyak sekali (alokasinya), sementara formasi yang kita dapatkam baru 200 ribu. Padahal kita ketahui, kebutuhan ASN kita jauh lebih besar, sampai 1 juta. Masih ada gap yang harus ditutupi,” jelasnya.

Tak hanya soal gaji dan tunjangan dari PPPK ini yang akan ditanggung APBN, proses penyelenggaraan ujian juga akan jadi beban pemerintah pusat melalui Kemendikbud. “Soal anggaran, Pemda tak perlu khawatir karena dijamin pemerintah pusat,” tambahnya.

Soal materi pembelajaran untuk ujian, Kemendikbud akan menyediakamnya secara daring untuk membantu mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. “Akan ada berbagai macam modul-modul dan pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri,” tambahnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan, penerimaan PPPK ini sudah dilakukan perhitungan matang sehingga anggaran pun telah disiapkan. Selain itu, program ini juga akan menekan jumlah guru non PNS yang saat ini mencapai 1,6 juta orang. “Ini juga sebagai bentuk perbaikan kesejahteraan dan menjaga kualitas guru,” ujarnya.

Ia menyebutkan, untuk 2021 telah dicadangkan anggaran sebesar Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Ini artinya, guru honorer yang akan diterima sebagai PPPK akan mendapatkan gaji seperti ASN, termasuk tunjangan kinerja.

“Besarnya Rp4.060.490 bagi guru yang sudah menikah dan memiliki dua anak,” ungkapnya. Selain itu, ia juga mengungkapkan, ada pula anggaran Rp24,92 triliun untuk mereka yang akan masuk jadi PNS dan ASN daerah.

Seperti diketahui,  untuk pusat akan ada formasi 54.581 orang, rinciannya 27.291 CPNS dan 27.290 adalah PPPk. Untuk daerah, jumlah CPNS lebih besar lagi, mencapai 119.094 orang. Selain itu, juga ada PPPK non guru yaitu tenaga non kependidikan yang mencapai 70 ribu lebih. “Inilah anggaran yang akan disediakan, mendekati Rp25 triliun,” bebernya.

Ia menyebut, jika sudah ditetapkan pengangkatan mereka yang lolos seleksi PPPK dan registrasi di BKN yang sesuai dengan seleksi dari Kemendikbud dan Kemenpan RB, maka pembayaran gaji akan memggunakan dana APBD.

“Kami akan melakukan transfer melalui transfer umum. Dan penyaluran DAU setiap bulan dilakukan sesudah Pemda menyampaikan realisasi belanja pegawainya. Dalam hal ini, Kemenkeu akan ikuti prosesnya, berapa yang ikut ujian, berapa yang direkrut, berapa yang dapat pengangkatan oleh Pemda dan ditetapkan dan diregistrasi BKN. Melalui basis itu, akan dilakukan transfer umum sehingga Pemda bisa membayar,” tukasnya.

Teguh widjinarko, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemnepan RB mengungkapkan, persyaratan usia pelamar PPPK ini dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun. “Khusus guru sampai dengan usia 59 tahun,” ujarnya. Ia menyebut, sampai saat ini baru ada pengajuan 174.077 formasi guru PPPK yang diusulkam pemerintah daerah yakni berasal dari 32 provinsi, 370 kabupaten dan 89 kota di Indonesia.

“Pengajuan usulan formasi guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember melalui aplikasi E-Formasi Kemenpan RB,” ungkapnya.

Lanjutnya, Kemenpan RB akan memverifikasi dan menetapkan  formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai peraturan perundang,-undangan yang berlaku. Saat ini, katanya, proses yang dilakukan masih perancangan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang melibatkan Kemenpan Rb, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSn dan BPPT.

“Setelah semua persiapan selesaj, dalam waktu dekat Kemenpan RB akan menetapkan peraturan Menpan RB sebagai dasar hukum pelaksanaan,” pungkasnya.

Wapres Ma’ruf Amin mengungkapkan, rekrutmen PPPK ini sebagai upaya pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional. Menurutnya, SDM unggul merupakan kunci memenangkam persaingan global.

“Meski tugas pengajaran harus dilakukan seluruh anggota masyarakat, termasuk keluarga, tapi guru memiliki peran penting untuk menghasilkan SDM yang unggul, untuk itu diperlukan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yinggi dan jumlahnya harus memadai sesuai dengan sebaran satuan pendidikan di seluruh Tanah Air,” imbuhnya.(rei)

Komentar

Berita Lainnya