oleh

Pengamat Politik Unsri : Persidangan Lima Komisioner KPU Palembang Harus Terang Benderang

PALEMBANG – Majelis hakim yang diketuai Erma Suharti tidak menerima seluruh materi eksepsi yang disampaikan penasehat hukum terdakwa, lima komisioner KPU Palembang. Oleh sebab itu, sidang akan dilanjutkan Senin (8/7).

Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Sriwijaya, Dr Febrian SH MS berharap melalui persidangan besok, semua akan terang benderang. Mekanisme ini akan membuka secara objektif benar atau salahnya kelima komisioner tersebut.

“Lewat proses ini, berarti akan dilakukan pembuktian. Apakah mereka sudah sesuai hukum atau justru melakukan pidana sesuai dakwaan. Karena kita tahu persis KPU ini tidak hanya bertanggung jawab secara vertikal. Mereka diawasi secara horizontal oleh Bawaslu ataupun gakkumdu,”ujarnya.

Proses ini, lanjutnya juga akan menjadi bukti tegaknya supremasi hukum. Benar dibilang benar. Lalu terima konsekwensi jika diputus bersalah. Tetap, dalam proses ini Fabrian mengedepankan praduga tak bersalah.

Namun, lebih jauh ia melihat. Track record para terdakwa akan memberikan dampak dalam putusan. Kalaupun dinyatakan bersalah, tentu akan menerima hukuman yang lebih berat. Sesuai undang-undang, akan ditambah sepertiga jika merupakan penyelenggara pemilu.

Oleh sebab itu, harus betul-betul dilihat dan dicari pembanding dari kasus ini. Jika ingin dilihat secara detil. Apakah pernah terjadi di daerah lain. “Masalah dan kendala yang dihadapi. Kenapa kita disini dipidana misalnya, daerah lain tidak hanya etik saja,”tambahnya.

Febrian yang juga salah satu hakim etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sumsel ini mengatakan, kalaupun kemungkinan terburuk bagi para terdakwa diputus bersalah maka tidak perlu lagi dipersidangkan secara etik.

Posisi mereka akan diganti oleh peringkat 10 besar dalam rekrutmen sebelumnya. Dengan keputusan yang disampaikan oleh KPU RI sebagaimana lima komisioner ini dilantik sebelumnya, tanpa melewati mekanisme pemilihan lagi.

“Pada akhirnya, saya prihatin melihat kasus ini. Pemilu jangan dianggap remeh. Ini menyangkut hak warga negara, hak masyarakat. Jangan dianggap sepele. Secara objektif, saya berharap kasus ini bisa terang benderang dan selesai dengan sebaik-baiknya,”tukas dia.(aja)

Komentar

Berita Lainnya