oleh

Penjualan Rumah Subsidi Baru Terealisasi 900 Unit

PALEMBANG – Para pelaku usaha bisnis properti pada awal tahun 2020 sempat optimis. Namun saat didera pandemi COVID-19 saat ini menjadi pukulan terberat. Terutama masalah peraturan perbankan yang sedikit menyulitkan pelaku usaha perumahan.

“Namun kita masih harus tetap bersyukur dan optimis, harus tetap survive di tengah hantaman pandemi COVID-19 ini,” kata Ir H Syamsu Rusman yang baru terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumsel periode 2020-2015, Kamis (5/11).

Dia mencontohkan, pukulan terberat yang dihadapi oleh pelaku usaha properti saat ini dari target 5.000 unit rumah subsidi yang terjual tahun ini, terealisasi sampai dengan awal November ini baru sekitar 900 unit rumah.

Diakuinya juga, selain dampak pandemi COVID-19, sejumlah permasalahan klise terutama yang berkaitan dengan aturan-aturan dari perbankan yang seringkali berubah-ubah hingga menyulitkan bagi pengembang, terutama perusahaan-perusahaan pengembang baru.

“Seperti di dalam peraturan itu ada keharusan setiap pengembang sebelum akad kredit diwajibkan untuk dapat memasangkan meteran listrik terlebih dahulu, namun di sisi lain PLN selaku penyedia meteran harus menunggu terlebih dulu lelang untuk pengadaan meteran listrik tersebut,” sebut Syamsu didampingi Sekretaris DPD Apersi Sumsel, Adi Kurniawan Bima dan Agustian Rama Putra, Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Organisasi DPD Apersi Sumsel.

Disampaikannya juga saat ini DPD Apersi Sumsel telah memiliki 160 anggota yang dari jumlah tersebut 86 anggota yang eksis dalam artian yang telah mengurus perpanjangan keanggotaan.

“Sementara sebagian anggota saat ini dalam kondisi batuk-batuk dan masih akan melihat terlebih dulu perkembangan ekonomi hingga tahun depan,” sebut Syamsu.

Ditambahkan Adi, permasalahan lain terkait temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) perumahan yang dibangun lalu dikomersilkan.

“Sesuai perjanjian awal 40 persen dari total lahan perumahan dibangunkan untuk fasos dan fasum dan itu disesuaikan dengan regulasi pemerintah daerah. Temuan KPK ini banyak terjadi di Pulau Jawa tapi tidak tertutup kemungkinan ada pula di luar Jawa,” terang Adi.

Adi berharap perlunya adanya komunikasi yang lebih intens lagi antara pengembang, dunia perbankan, dan pemerintah daerah yang perlu bersinergi ke depan agar bisnis perumahan bisa kembali bergeliat. Yang ujung-ujungnya bakal membangkitkan kembali taraf perekonomian masyarakat, khususnya di Sumsel. (Fdl)

Komentar

Berita Lainnya