oleh

Penunjukan Gusti Randa Disoal

JAKARTA – Penunjukan Gusti Randa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PSSI menuai protes. Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali angkat bicara terkait pengangkatan Gusti Randa sebagai pelaksana tugas ketua umum organisasi sepak bola menggantikan Joko Driyono.

“Pengangkatan Gusti Randa menjadi Plt ketua umum PSSI ilegal karena tidak sesuai dengan Statuta PSSI,” kata Akmal, Selasa (19/3).

Menurut Akmal, Gusti tidak pantas menjadi Plt ketum PSSI karena hanya berstatus anggota Komite Eksekutif.

“Seharusnya Iwan Budianto karena dia satu-satunya wakil ketua umum PSSI setelah Jokdri ditunjuk menjadi Plt ketua umum,” jelas Akmal.

Dia merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (6) Statuta PSSI. Dalam pasal itu disebutkan bahwa apabila ketua Umum tidak ada atau berhalangan, maka wakil ketua umum dengan usia tertua akan menggantikannya.
Akmal juga merujuk ketentuan lain dalam Statuta PSSI, yakni Pasal 40 ayat (6).

Pasal itu berbunyi: Apabila ketua umum secara permanen atau sementara berhalangan dalam melaksanakan tugas resminya, wakil ketua umum akan mewakilinya sampai dengan Kongres berikutnya. kongres ini akan memilih ketua umum yang baru jika diperlukan.
Status Plt ketua umum yang disandang Gusti Randa, lanjut Amal, bertambah ilegal karena yang menandatangani SK pengangkatan hanya Joko.

“Seharusnya seluruh anggota Exco yang masih ada tanda tangan semua, bukan hanya Jokdri,” kata Akmal.

Akmal menambahkan, status Joko sebagai Plt ketum PSSI juga ilegal berdasarkan aturan FIFA.

FIFA Diciplinary Code bagian 9, sambung Akmal, mengatur tanggung jawab klub dan asosiasi yang melarang pengurus klub atau federasi terlibat kasus hukum.
Menurut Akmal, semestinya Joko tak perlu mengangkat Plt ketua umum PSSI baru.

“Mestinya Jokdri konsentrasi saja pada penyelenggaraan KLB dengan segera minta rekomendasi ke FIFA,” ujar Akmal. (jos/dom/jpnn)

Komentar

Berita Lainnya