oleh

Penyelesaian Isu-Isu Kependudukan di Kota Palembang Pasca Pademi Covid-19

Oleh : Alya Nursamawati

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Virus Corona atau yang lebih kita kenal sebagai Covid-19 merupakan suatu virus menular baru yang menyerang seluruh dunia. Penyebaran virus ini sudah menyebar sampai ke Negara Indonesia bahkan telah memakan banyak korban jiwa.

Sebelumnya pemerintah kita meremehkan virus ini, namun lama kelamaan akibat tingginya kasus masyarakat yang teridentitifkasi positif covid-19 maka pemerintah mulai berwaspada dalam mengambil kebijakan dalam menanggulangi covid-19 mulai dari membuat kebijakan permenkumham nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan warga Negara asing masuk ke wilayah Indonesia, beberapa pemerintah daerah melakukan PSBB dan lockdown, dan penganjuran masyarakat untuk tetap melakukan aktifitas sehari hari seperti belajar mengajar dan berkerja di rumah masing-masing.

Alhasil diberlakukannya kebijakan tersebut menjadikan permasalahan terkait jumlah penduduk di indonesia tidak mengalami penurunan, justru malah sebaliknya seperti halnya di kota Palembang, sumatera selatan.

Berdasarkan data yang saya terima dari website resmi badan statistik provinsi sumatera selatan terjadi penaikan jumlah penduduk di kota Palembang pasca pandemic covid-19 yakni di tahun 2019 penduduk kota Palembang berjumlah 1.662.893 jiwa dan di tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah penduduk yakni 1.681.374 hal ini pun membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam menganjurkan masyarakat untuk tetap melakukan aktifitas di rumah saja membuahkan hasil yang baik.

Akan tetapi, Permasalahan kependudukan yang di alami oleh suatu Negara bukan hanya terkait jumlah penduduk saja. Masih banyak permasalahan-permasalahan baru yang muncul terkait kependudukan karena adanya covid-19. Seperti permasalahan dalam hal pendidikan, pendapatan ekonomi yang menurun, melemahnya kinerja sumber daya manusia, tingginya angka perceraian, dan sebagainya.

Saya pribadi sebagai seorang mahasiswa yang sedang mengemban ilmu pendidikan selama masa pandemi merasakan perbedaan yang signifikan antara belajar dengan mengginakan via daring dan belajar dengan bertatap muka secara langsung.

Menurut saya, belajar mengajar dengan melalui daring terasa kurang efektif dibandingkan bertatap muka sebab ilmu yang saya peroleh saat perkuliahan daring tidak sebanyak dan sejelas saat bertatap muka selain itu banyak juga permasalahan-permasalahan kecil sehingga menghambat saya untuk meresap materi yang di sampaikan oleh dosen yang mengajar, misalnya gangguan jaringan.

Dan terkait pendapatan ekonomi, yang saya lihat secara langsung di lingkungan mengalami penurunan mulai dari sektor perdagangan , sektor kuliner, sektor pariwisata , dan sebagainya. Kinerja masyarakat pun ikut melemah akibat hanya dapat bekerja di rumah saja sehingga membatasi beberapa pekerjaan yang mengharuskan untuk terjun bekerja di lapangan.

Terkait tingginya angka perceraian menurut data yang saya peroleh dari website resmi pengadilan agama , yang memperlihatkan sekitar 1.666 jumlah perkara perceraian yang telah di ajukan ke pengadilan agama kelas IA. Serta beberapa artikel menyebutkan kepala panitera pengadilan agama kelas IA mengatakan bahwa perkara perceraian tersebut mayoritas diajukan oleh seorang istri atau cerai gugat, dengan jumlah perkara sebanyak 1.283 perkara serta 383 perkara yang di ajukan oleh pihak suami alias cerai talak.

Faktor utama diajukannya perceraian tersebut yaitu pengaruh krisis keuangan atau ekonomi.

Dapat saya akui bahwa dengan adanya permasalahan virus covid-19 di tahun 2020 lalu memang banyak menimbulkan kerugian besar di berbagai segi kehidupan bagi penduduk Indonesia.

Namun kita sebagai masyarakat juga tidak dapat menyalahkan pemerintah, sebab fenomena covid-19 ini juga masih terbilang baru dan mungkin pertama kalinya dialami oleh sebagian besar masyarakat di belahan dunia apalagi Indonesia. untuk dapat beradaptasi dengan keadaan yang sedang menimpa memang tidak bisa di lakukan dengan cepat, butuh proses untuk bisa memulihkan keadaan agan kembali normal dan stabil.

Di tahun 2021 ini pemerintah mulai memberikan kebijakan new normal, dan pembagian vaksin kepada sebagian penduduk. Awalnya saya kira dengan adanya kebijakan ini akan mengurangi dan menghilangkan fenomena virus tersebut bahkan saya sendiri sempat lupa bahwa virus covid-19 ini belum sepenuhnya menghilang dari Indonesia.

Namun sayangnya justru keadaan semakin parah, masyarakat tidak kenal sosial distancing lagi, bahkan sesekali keluar dan kumpul bersama teman-teman dengan lupa memakai dan mematuhi protokol kesehatan. Alhasil virus covid-19 bukannya menghilang malah semakin meradang. Bahkan orang-orang terdekat saya pun menjadi salah satu korbannya.

Syukurnya pada tanggal 4 (empat) Mei 2021 yang lalu, pemerintah membuat kebijakan di bulan ramadhan untuk tidak memperbolehkan masyarakat melakukan buka bersama (bukber). Meskipun untuk penerapannya agak terlambat karena bulan puasa akan berakhir dalam waktu satu minggu lagi.

Saya harap jika memang ingin menerapkan new normal bagi masyarakat, kebijakan terkait new normal harus benar-benar di pertegas dan di perkuat lagi terkait mematuhi protokol kesehatannya. Bila perlu apabila memang dari masyarakatnya yang keras kepala untuk tidak mematuhi protocol kesehatan dan social distancing, pemerintah dapat membuat kebijakan denhan memberikan sanksi terhadap mereka.(*)

Komentar

Berita Lainnya