oleh

Penyidikan Online, Bolehkah?

Oleh : Didik Farhan *)

 

DUNIA peradilan di Indonesia sedang ’’musim’’ sidang online. Ada yang menyebut sidang teleconference, sidang elektronik atau e-sidang. Ada lagi versi Indonesia: sidang daring.

Berdasar data di Kejagung per 3 April 2020, sudah 79 persen Kejari se-Indonesia melaksanakan sidang online. Dari total 435 kejari, sudah 344 kejari yang menyidangkan 10.517 perkara pidana.

Sidang online menjadi solusi di tengah pandemi Covid-19 sehingga nyaris tidak ada yang protes. Hanya sedikit yang ’’teriak’’, mengatakannya tidak sah. Di antaranya, Sekjen Peradi Sugeng Teguh Susilo. Alasannya, melanggar KUHAP. Lalu, berdasar pasal 4 Perma No 1/2019, yang bisa sidang online hanya perkara perdata.

Namun, tampaknya, tidak ada yang menghiraukan protes itu. DPR, pemerintah, dan MA satu suara. Aparat penegak hukum (APH), mulai jaksa, hakim, polisi, sampai rutan/lapas, juga saling mendukung.

Payung hukum sidang online karena keadaan ’’darurat’’ itu sudah dibuat jaksa agung melalui surat pada 27 Maret 2020. Juga surat Menkum HAM pada 27 Maret. Terakhir, surat Dirjen Badilum MA yang juga pada 27 Maret.

Bila perkara pidana dapat disidangkan online, apakah di tengah pandemi Covid-19 ini penyidikan juga bisa dilakukan online? Ini pertanyaan yang diajukan penyidik di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat saya diundang sebagai narasumber FGD (forum group discussion) 8 April 2020. FGD itu pun dilaksanakan online.

Pertanyaan pokoknya, apakah permintaan keterangan saksi atau tersangka saat tahap penyidikan bisa dilakukan secara telekonferensi? Jawaban, sangat-sangat bisa. Di tengah pandemi, hampir semua tindakan APH bisa dibenarkan oleh hukum. Asalkan untuk keselamatan rakyat, sesuai asas salus populi supreme lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi suatu negara (filsuf Cicero). Jadi, jika dibandingkan dengan sidang online, bila ditanya dasar hukumnya, dibanding penyidikan online, lebih mudah menjawab dasar-dasar penyidikan online.

KUHAP ternyata secara implisit sudah ’’memberikan ruang’’ dilakukannya penyidikan online. Jadi, tidak hanya karena ada pandemi. Dalam KUHAP ada bahasa: ’’cukup karena alasan yang patut dan wajar saja’’.

Berbeda dengan sidang online. Kalau tidak ada pandemi, pro-kontra akan berkepanjangan. Hanya, karena saat ini di tengah pandemi para ahli dan pengamat hukum tidak bersuara apa yang telah dilakukan APH. Kenapa? Di sidang online, ada ketentuan jelas di pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa: ’’saksi dipanggil ke dalam ruang sidang…’’. Artinya, jelas harus hadir di ruang sidang.

Lalu, pasal 167 ayat 1 KUHAP secara implisit mengharuskan saksi secara fisik hadir di ruang sidang: ’’Setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua memberi izin untuk meninggalkannya’’.

Ada lagi ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP: ’’keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan’’. Secara implisit juga mengharuskan saksi hadir dalam ruang sidang.

Sebaliknya, untuk tahap penyidikan, saya tidak menemukan satu pun pasal dalam KUHAP yang mengatur bahwa pemeriksaan saksi atau tersangka ’’harus’’ dilakukan di kantor penyidik.

Malahan, KUHAP mengatur dalam pasal 113: ’’jika tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar tidak bisa datang, penyidik itu datang ke tempat kediaman tersangka/saksi’’. Istilahnya, malah penyidik yang harus ’’ngalah’’ mendatangi.

Intinya, KUHAP jelas membolehkan saksi/tersangka diperiksa di luar kantor penyidik. Bisa di kediaman saksi/tersangka atau bisa dimaknai tempat lain. Sehingga bila dihubungkan dengan pemeriksaan lewat telekonferensi: saksi/tersangka yang berada di tempat lain: sangat boleh.

Sebenarnya, saat ini jaksa di hampir semua daerah juga sudah melakukan pemeriksaan tersangka secara online. Tepatnya saat berlangsung penyerahan tahap kedua dari penyidik. Yaitu, penyerahan tersangka dan barang bukti.

Saat pemeriksaan tersangka dalam berita acara (form BA-4/tersangka dan BA-5/barang bukti), para jaksa sudah melakukan dengan video conference. Posisi jaksa tetap berada di kantor kejari, sedangkan tersangka di tahanan polsek/polres/polda. Jadi, bukan barang baru. Sudah bisa dilaksanakan.

Bila mengacu pada KUHAP, pemeriksaan tersangka/saksi diatur dalam pasal 112. Syaratnya hanya dua, yaitu ada alasan pemanggilan yang jelas dan ada surat panggilan (tenggang waktu).

Lalu, syarat sah pemeriksaan saksi/tersangka lainnya diatur dalam pasal 75 KUHAP. Pertama, harus dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka (ayat 1 huruf a) dan saksi (huruf h). Kedua, BAP dibuat oleh penyidik dengan alas kekuatan sumpah jabatan. Jadi, ini harus dilakukan oleh penyidik yang sah juga. (Ayat 2) ketiga, BAP harus ditandatangani penyidik dan semua yang terlibat dalam tindakan (ayat 3).

Kesimpulannya, teleconference atau video conference dapat dilakukan penyidik dengan saksi dan tersangka saat tahap penyidikan. Syaratnya, harus ada panggilan, lalu panggilan harus sesuai dengan tenggang waktu. Kemudian, BAP tetap dibuat dan ditandatangani semua pihak.

Bagaimana caranya? Secara teknologi sangat mudah. Saat ’’wawancara’’ alias pemeriksaan saksi/tersangka itu, hasilnya diketik dalam BAP ke bentuk PDF. Biar tidak bisa diubah-ubah.

Lalu, bila saksi/tersangka ’’melek’’ IT, cukup dikirim lewat e-mail, kemudian saksi/tersangka bisa mencetak BAP untuk ditandatangani. Lalu bisa di-scan saksi/tersangka lagi dan kembali di-e-mail ke penyidik. Penyidik pun kalau instansinya sudah punya tata naskah dinas elektronik (TNDE), tanda tangan cukup berbentuk QR-code. Keren.

Lalu, bagaimana bila yang diperiksa adalah saksi/tersangka yang gaptek? Iya, terpaksa hasil BAP versi PDF itu dicetak penyidik, lalu hard copy-nya bisa dikirim lewat pos, Gojek, atau tenaga pendukung penyidik kepada ke saksi/tersangka untuk ditandatangani. Beres.

Sebenarnya, ada lagi satu keunggulan pemeriksaan saksi/tersangka lewat telekonferensi, yaitu semua terekam. Dengan demikian, apabila ada yang mempermasalahkan peristiwa dalam ’’proses’’ penyidikan di persidangan, dapat dijawab dengan memutar rekaman itu.

Akhir kata, ke depan proses penyidikan online adalah keniscayaan. Pasti akan terjadi dan dilakukan semua penyidik. Saat ini blueprint lima tahun ke depan semua instansi APH adalah menuju proses peradilan yang modern. Tentu, proses peradilan harus diawali dengan suatu proses penyidikan. Berarti, harus diawali dengan proses penyidikan yang modern pula.

Untuk itu, ke depan proses panggil-memanggil saksi/tersangka dan pemeriksaannya yang memerlukan biaya untuk tiket pesawat, akomodasi penginapan, dan lain-lain itu sudah seharusnya mulai ditinggalkan.

Cukuplah dengan bantuan teknologi. Semua dibuat mudah, kok. Lebih cepat, hemat, dan transparan. Ayo dimulai. Kapan lagi? (jawapos.com)

*) Didik Farkhan, Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung

Komentar

Berita Lainnya