oleh

Perda Harus Cerminkan Pancasila

JAKARTA – Badan Pengelola Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal itu dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) kedua belah pihak, Senin (20/5) di Kemendagri.

MOU ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala BPIP Hariyono. Melalui MoU tersebut disepakati untuk bekerja sama dengan ruang lingkup fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Secara prinsip Perda merupakan kewenangan daerah tapi harus sesuai dengan nilai budaya di daerah serta harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila dari sila pertama hingga ke lima. Intinya setiap Perda harus mencerminkan Pancasila,” tegas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Lalu pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila, pemberdayaan komponen masyarakat, pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada para pihak dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa serta pembinaan Civitas Akademika dan Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila.

“Dan tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati BPIP dan Kemendagri,” ujarnya.

Plt Kepala BPIP Hariyono menyambut baik kerja sama itu. Menurut Hariyono, sebagai antitesis dari penjajahan, membumikan nilai Pancasila merupakan tanggungjawab semua warga negara.

“Pancasila sebagai antitesis dari Imperialisme dan kapitalisme serta anti penjajahan, membumikan nilai Pancasila menjadi semua tanggungjawab masyarakat tak hanya BPIP. Oleh karenanya, kerja sama dengan Kemendagri bagian dari gotong royong untuk membumikan Pancasila,” ungkap Hariyono.(ran)

Komentar

Berita Lainnya