oleh

Perda Hewan Berkaki Empat ‘Mandul’

-Sumsel-1.665 views
‎MURATARA-Sejumlah pengguna jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Muratara, mengeluh keberadaan hewan berkaki empat yang kerap menghalangi pengguna jalan. Kendati Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai hewan berkaki empat. Namun hingga saat ini Perda tersebut dianggap ‘mandul’ alias tidak berjalan dengan maksimal.

Erwin (33) pengguna jalan yang sempat dibincangi mengatakan. Dia pernah mengalami kejadian kelam terkait keberadaan kumpulan hewan berkaki empat di sepanjang Jalinsum Muratara. “Itu bahaya jangan di biarkan di pinggir jalan, kerbaunya suka ke tengah. Saya dulu pernah nabrak gara-gara kerbau liar di Jalinsum. Yang punya kerbau bukan bertanggung jawab tapi malah menuntut ganti rugi ke saya,” katanya, hari ini (15/3).

Dia meminta Pemerintah Daerah bisa mengatur keberadaan hewan yang dibiarkan warga di sepanjang Jalan negara. Karena Jalinsum Muratara, merupakan jalan yang statusnya di gunakan secara umum. “Banyak warga dari luar daerah melintas jadi terganggu. Ini sebenarnya keluhan sudah lama. Tapi sampai saat ini belum ada tindakan yang diambil Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Disinggung mengenai upaya Pemerintah Daerah menertibkan kerbau liar di sepanjang Jalinsum dengan Pembentukan Perda. Warga menimpali, sampai saat ini Perda tersebut belum pernah dijalankan. “Perdanya mandul, dak pernah dijalankan. Kalau itu dijalankan otomatis tidak ada keluhan seperti sekarang. Faktanya bisa di lihat setiap pagi atau sore hari. Masih banyak Kerbau berkeliaran di sepanjang Jalinsum,” timpalnya.

Otoritas setempat melalui Satpol PP Muratara yang sempat di konfirmasi mengenai penegakan Perda hewan berkaki empat, menjelaskan. Pihaknya sudah melakukan upaya untuk menegakkan Perda dengan cara melakukan pendekatan.

Kasat Pol PP Muratara, Firdaus melalui sekertaris Pol PP Deni Andri menyatakan. “Sosialisasi sudah kita lakukan, sekarang prosesnya masih dalam Pembahasan lintas sektor. Karena ada beberapa kendala yang dihadapi jika melakukan penegakan Perda,” katanya.

Dia memastikan, jika pelaksanaan Perda itu membutuhkan proses dan waktu. Jika masyarakat yang melanggar sudah di imbau dan disosialisasikan tetap melanggar. Tentunya akan ada bentuk penindakan. “Kendalanya kalau kita melakukan razia, kerbaunya mau di taruh di mana. Jarak kandang milik warga dan jalinsum harus ada batas yang jelas. Itu semua masih dalam proses pembahasan,” bebernya. (cj13)

Komentar

Berita Lainnya