oleh

Perkada 11 Daerah di Sumsel Belum Kelar, Kemendagri: Hari Jumat Ini Harus Selesai 

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mencatat 68 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) dan 51 kabupaten/kota yang sedang dalam proses penyusunan. Perkada yang disusun terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dari sejumlah daerah tersebut, sebagian besar tersebar di Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Papua.

Di Sumsel, ada 11 daerah yang belum menyelesaikan Perkadanya. Yakni di Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Pali, Ogan Ilir, OKU Selatan, OKU Timur, Kota Pagar Alam dan Prabumulih.

Bahtiar, Kepala Pelaksana Harian Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kemendagri mengatakan, pihaknya terus mendorong dan melakukan asistensi kepada pemda yang belum untuk segera menyelesaikan Perkadanya.

Secara tegas, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum ini menargetkan seluruh daerah, harus menyelesaikan Perkadanya paling lambat hari Jumat (18/9) nanti.

“Saya tekankan kepada seluruh jajaran Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, untuk memastikan minggu ini dikoordinasikan dan dilakukan atensi khusus dan terus di up date apa kendala-kendala dalam penyusunan Perkada,” ujarnya.

Ia menyebut, 34 provinsi dan 395 kabupaten/kota atau 77 persen telah menyelesaikan penyusunan Perkada. “Sebanyak 68 kabupaten/kota (13 persen) yang belum menyelesaikan, 51 kabupaten/kota (10 persen) dalam proses (penyusunan),” ungkapnya berdasarkan data 14 September pukul 12.00 WIB. Ia juga berharap, setelah Perkadanya selesai disusun, juga harus konsisten untuk ditegakkan.

“Dan mestinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19 berkurang, sebagai contoh tidak ada lagi kerumunan massa, baik dalam setiap tahapan Pilkada maupun berlaku juga bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada,” bebernya.

Menurutnya, Pilkada ini sebagai alat/instrumen untuk perlawanan terhadap Covid-19. “Selain itu juga masyarakat mendapatkan keuntungan dengan adanya Pilkada bisa mendapatkan alat peraga kampanye dalam bentuk masker, hand sanitizer dan lain sebagainya,” ungkapnya.(rei)

Komentar

Berita Lainnya