oleh

Perkecil Kesenjangan Barat dan Timur

SUMEKS.CO – Anggota Komisi XI DPR RI Hapisz Thohir (HT) menyambut baik acara Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 ini karena memiliki nilai strategis yaitu keserasian rencana lima tahun kedepan, antara Pemerintah dengan Pemda. RPJMN merumuskan permasalahan, Konsultasi Regional Penyusunan (KRP) sasaran serta arah kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dengan demikian, RPJMN 2020-2024 ini merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama salah satunya adalah pembangunan Kalimantan yang harus tetap bisa menjamin proses transformasi struktural nasional dengan tetap menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kalimantan.

“Hal ini menjadi tugas besar pemerintah untuk memperkecil disparitas daerah satu dengan lainnya. Pemerintah punya tugas besar untuk membangun wilayah timur supaya ketimpangan semakin menyempit,”kata Haviz, Selasa (21/8).

Hingga saat ini, selain ketimpangan antar individu, pembangunan Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan antarwilayah, baik antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), antara daerah tertinggal dan daerah maju. Kontribusi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 80,5% berasal dari KBI khususnya Pulau Jawa dan Sumatera sedangkan Kawasan Timur Indonesia hingga saat ini masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Tak hanya itu, percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah di Indonesia juga harus tetap dilanjutkan. Dalam hal ini peran pendanaan non APBN di Jawa dan Bali harus didorong menjadi tulang punggung. Sedangkan APBN lebih diarahkan bagi pembangunan proyek-proyek strategis di luar Jawa Bali.

Hal lain selanjutnya yang harus diperhatikan adalah keseimbangan jangkauan pelayanan dasar antara wilayah di Kalimantan serta kepadatan penduduk dan potensi rawan bencana menjadikan mitigasi bencana dalam rencana pembangunan Kalimantan agar menjadi suatu keniscayaan. Pemerintah harus meningkatkan perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah serta pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Kualitas SDM (human capital) yang baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah serta mampu menaikkan GDP serta perkapita income rakyat indonesia, Sehingga kita dapat lepas dari negara berpenghasilan menengah (Middle Income Trap) mnuju negara berpenghasilan tinggi (negara maju).”

Melalui pertemuan pada hari ini pemerintah diharapkan tetap terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia serta percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.

“Dalam kesempatan ini kami mengharapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat terukur kinerjanya dan menjamin keberhasilan pencapaiannya sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat agar keadilan sosial dapat tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia,”pungkasnya.(nur)

Komentar

Berita Lainnya