oleh

Pertahankan UHC, Wawako Bahas Koordinasi Validasi Data DTKS dan JKN

SUMEKS. CO, PALEMBANG – Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda melakukan Rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan pembangunan (Bappeda Litbang) di kantor Bappeda Litbang Kota Palembang, Senin (1/2/2021).

Fitri mengatakan dalam Rapat ini juga membahas tentang Koordinasi Validasi Data DTKS dan JKN Kiss kepada Pemerintah Kota Palembang yang akan berupaya mempertahankan UHC.

“Bahwa Pemkot akan berupaya mempertahankan UHC. Makanya ia meminta untuk memastikan data yang harus ditanggung Pemkot Palembang diluar yang ditanggung pusat, pemberi kerja, ataupun mandiri,” ujar, Fitri.

Ia juga menerangkan kita harus menjalankan UU agar masyarakat miskin mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Diluar data pusat maka harus kita yang tanggung.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Palembang Muhammad Fakhriza menambahkan tunggakan ini terjadi karena adanya kekurangan bayar, pasca Pemerintah Provinsi Sumsel menarik kembali Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok yang harusnya diterima kota.

“Iuran untuk Desember itu belum dibayarkan, sehingga jadi terhutang Rp6,5 miliar. Informasinya ini akan dianggarkan di APBD 2021 oleh kota,” katanya, usai melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Palembang.

Ia mengatakan, saat ini karena angka Universal Health Coverage (UHC) Kota Palembang turut mengalami penurunan sejak Pemprov tidak lagi membantu sharing dana bayar Peserta Bantuan Iuran (PBI) untuk Pemkot Palembang.

Dari sebelumnya UHC Kota Palembang diangka 95 Persen kini menjadi 93 persen. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berjumlah 115 ribu hanya 55 ribu yang lolos verifikasi dan validasi data. Sedangkan ada 60 ribu tidak berhasil diintegrasikan karena data tidak valid.

“Ad data yang NIK ganda dan itu harus diperbaiki dulu, Januari ini harus proses UHC lagi. Mudah-mudahan Kota Palembang kembali UHC sebab ada komitmen untuk membayarkan iuran PBI di 2021,” jelasnya.

Dalam Peraturan masyarakat miskin bisa menjadi tanggungan pemerintah pusat asalkan harus di verifikasi dan validasi. Setelah itu baru masuk DTKS baru bisa dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. (dey)

Komentar

Berita Lainnya