oleh

Pertanian Sumsel Topang Lumbung Pangan Nasional

DINAS Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel melaksanakan rapat kerja daerah pembangunan TPH 2021 di Ballroom Hotel Aryaduta, Palembang, Selasa (23/2) yang diikuti kepala daerah, perwakilan kepala daerah, dan kepala dinas pertanian se-Sumsel. Rakerda dibuka Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikulturan Sumsel Dr Ir HR Bambang Pramono MSi dalam laporannya mengatakan bahwa rapat kerja daerah yang digelar merupakan tindak lanjut dari rakernas yang diikuti beberapa waktu lalu. Tindak lanjut dari rakerda akan diikuti dengan menggelar rapat teknis. “Rapat teknis akan digelar dalam satu atau dua hari ke depan,” kata Bambang Pramono.
Gubernur HD
Gubernur HD bersama pejabat instansi vertikal. foto: dendi romi sumeks.co

Rakerda yang dilaksanakan, lanjut Bambang Pramono, mengambil tema “Memperkuat Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional melalui Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam menopang Pertumbuhan Ekononomi di tengah pandemi COVID-19”. Peserta rakerda terdiri dari bupati dan wali kota se-Sumsel, UPT Kementerian Pertanian yang ada di Sumsel, OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan mitra kerja sektor tanaman pangan dan holtikultura.

“Kita mengundang narasumber Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Pertanian RI, Kepala BAPPENAS, Kepala BPS, Direktur Bank Indonesia, Direktur Utama Bank SumselBabel, Direktur Utama PT Pusri, Direktur Utama Jasindo, dan Direktur PT Sriwijaya Agro Industri,” ujarnya.

Pejabat
Pejabat yang menghadiri rakerda. foto: dendi romi sumeks.co

Dikatakannya, Sumsel patut berbangga menjadi salah satu provinsi penopang lumbung pangan nasional melalui Kabupaten Banyuasin dan OKU Timur. Di sini hadir bupati Banyuasin Askolani. “Terima kasih Pak Bupati Askolani,” sapa Bambang Pramono menyapa bupati Banyuasin.

Dalam mengawal tercapainya Sumsel sebagai lumbung pangan nasional, lanjut Bambang Pramono, dukungan dari semua pihak sangat butuhkan. Dukungan Kementerian Pertanian RI dalam bentuk anggaran APBN baik anggaran yang langsung ada di Pusat maupun anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ada di Daerah. Begitu juga dengan dukungan Gubernur Sumsel melalui anggaran APBD Provinsi Sumsel. Di daerah, dukungan dari bupati/wali kota melalui anggaran APBD masing-masing kabupaten/Kota.

Kadistan
Kadistan Tanaman Pangan dan Holtikulturan Sumsel HR Bambang Pramono. foto: dendi romi sumeks.co

“Dukungan dari perbankan dalam hal ini Bank Indonesia, Bank SumselBabel, Jasindo dalam bentuk fasilitasi pembiayaan dan produk perbankan lainnya yang langsung bisa digunakan oleh petani. Juga dukungan dari ATR-BPN terkait dengan pemantapan jumlah luas lahan baku sawah yang dimiliki Provinsi Sumsel, dukungan dari BPS terkait data statistika pertanian dan dukungan dari PT Pusri atau PT Pupuk Indonesia untuk dapat memfasilitasi tambahan ketersediaan pupuk di luar pupuk bersubsidi dari pemerintah khusus untuk petani-petani di Sumatera Selatan,” terangnya.

Gubernur HD
Gubernur HD menyaksikan penandatangan nota kesepahaman. foto: dendi romi sumeks.co

Pada kesempatan itu, Bambang Pramono meminta Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk bisa melaunching 2 aplikasi terbaru yang sudah disiapkan. Yaitu “Si-SULUH” untuk memfasilitasi kinerja penyuluh di lapangan dan “Barcode Label Benih”.

“Barcode Label Benih ini  untuk bisa mengetahui secara langsung tentang identitas dari suatu benih melalui label yang ditampilkan serta kolaborasi dan sinergisitas mendukung peningkatan produsi pertanian di Sumatera Selatan melalui penandatanganan kesepakatan bapak Gubernur dengan kepala daerah kabupaten/kota,” jelasnya.

Gubernur HD
Gubernur HD melaunching aplikasi SiSuluh. foto: dendi romi sumeks.co

Sementara itu Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam sambutannya menyatakan bahwa masalah utama yang dihadapi kepala daerah di Sumsel ini yaitu kemiskinan. Dengan pertanian, maka masalah tersebut bisa diatasi. Paling tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak mahal jika warganya bertani.

“Saya yakin kepala daerah yang hadir di sini sepakat untuk mengatasi kemiskinan,” imbuh mantan Bupati OKU Timur ini.

Dia meminta kepada kepala dinas pertanian yang menganggarkan pembelian hand tractor untuk  membeli yang barangnya mudah dioperasikan dan simpel perawatannya. Untuk apa membeli hand tractor yang ribet dan tidak bandel.

“Ingat ya, brand itu harus diutamakan dalam membeli hand tractor,” tukas HD, -panggilan Herman Deru-.

Gubernur HD
Gubernur HD berbincang dengan kepala daerah dan pejabat instansi vertikal. foto: dendi romi sumeks.co

Tak hanya pertanian, tambah HD, kepala dinas pertanian juga harus mengembangkan sayuran bagi daerah penghasil sayur di Sumsel. Awal dirinya menjadi gubernur, dia sempat berdialog dengan petani sayur di Pagaralam yang butuh sampai 11 jam membawa sayur ke Palembang karena angkutan batu bara menggunakan jalan nasional dan provinsi.

“Saya keluarkan kebijakan melarang truk batu bara, sehingga angkutan sayur dari Pagaralam ke Palembang hanya perlu waktu 6 jam. Jadi kepala daerah jangan takut dikritik. Kita beruntung ada yang mengkritik, itu tandanya ada yang perhatian dengan kita. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin,” tukasnya.

Stand perbankan
Stand perbankan dan instansi vertikal. foto: dendi romi sumeks.co

Masih kata Herman Deru, tahun lalu Pemprov Sumsel merekrut 1.000 penyuluh pertanian yang ditugaskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayahnya. “Keberadaan penyuluh pertanian kita harapkan bisa meningkatkan produksi pertanian. Jika itu tercapai, bisa mengatasi kemiskinan,” pungkasnya.

Rapat kerja daerah pembangunan TPH Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel dihadiri Bupati Banyuasin H Askolani Jasi, Bupati Lahat Cik Ujang, beberapa Plh kepala daerah, Dirut Bank SumselBabel Ahmad Syamsuddin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Palembang Hari Widodo, Direktur Keuangan dan Umum PT Pusri Syaifullah Lasindrang, dan pejabat instansi vertikal lainnya. (adv/dom)

 

Komentar

Berita Lainnya