oleh

Pihak Kampus Sayangkan Kericuhan Demo Mahasiswa Turunkan UKT

Sumeks.co – Aksi menuntut penurunan UKT atau Uang Kuliah Mahasiswa (UKM) terkait pandemi Covid-19 yang dilakukan sebanyak 13 mahasiswa Universitas PGRI Palembang, Pada Kamis (10/9) sekitar pukul 11.15 WIB yang berujung kericuhan antara petugas keamanan kampus dan mahasiswa sangat disayangkan pihak Rektorat.

Terlebih lagi, kericuhan tersebut diduga disulut oleh oknum luar kampus yang menyusupi aksi tersebut.

Kabag Humas Protokol Promosi dan Kerjasama Mulyadi saat dihubungi oleh wartawan Sumeks.co mengatakan orasi yang dilakukan 13 mahasiswa di depan Gedung B Kampus Universitas PGRI Palembang yang salah satu tuntutannya penurunan 50 persen UKT semula berjalan tertib.

Pihak security pun melakukan upaya pengamanan orasi tersebut dari mahasiswa agar kegiatan tersebut berjalan tertib dan kondusif.

Pada saat melakukan pengamanan terhadap orasi tersebut, pihak keamanan mendapati oknum yang bukan mahasiswa Universitas PGRI Palembang.

Oleh karena itu pihak keamanan meminta oknum tersebut untuk keluar kampus. Namun ternyata oknum luar kampus tersebut melakukan penolakan dan perlawanan sehingga terjadi kericuhan.

“Dalam suasana chaos tersebut terjadilah dorong mendorong antara oknum keamanan dan oknum pihak luar tersebut,” ujar Mulyadi Jum’at (11/9).

Dikatakan Mulyadi, YPLP PT-PGRI Sumsel dan Rektorat Universitas PGRI Palembang sudah mengambil beberapa langkah sesuai tuntutan mahasiswa sembil pihak universitas melakukan pembenahan.

“Selama pandemi Covid-19 ini mahasiswa baru diberikan potongan uang pendaftaran dan bahkan digratiskan bagi yang sekolahnya sudah ada kerjasama dengan Universitas PGRI Palembang,” bebernya.

Di samping itu, Universitas PGRI Palembang juga menggratiskan mahasiswa yang kuliah di Prodi Fisika di Fakultas Sain dan Teknologi yang dulunya Fakultas MIPA. Program kuliah gratis juga diberlakukan di Fakultas Perikanan dan Kelautan menyalurkan dana bantuan dari Gubernur Sumsel, Bidik Misi, dan beasiswa-beasiswa lainnya.

“Bagi mahasiswa yang terkendala membayar UKM, mereka juga diberikan kelonggaran untuk mengansur UKM,” jelasnya. (Dey)

Komentar

Berita Lainnya