oleh

Pilkada Serentak : Rencana Pelantikan Bupati Terpilih 26 Februari Secara Virtual, Tapi..

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Asisten 1 bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumsel, Edward Chandra menyampaikan, Rabu (17/2), Pelantikan 7 pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak, rencananya akan digelar secara virtual pada 26 Februari 2021 nanti.

Edward mengatakan, hal tersebut berdasarkan dari Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Mendagri). Dengan pertimbangan diantaranya gugatan sidang perkara hasil Pemilu empat dari tujuh pasangan Bupati dan Wakil Bupati masih belum final di Mahkamah Konstitusi (MK)

“Maka dari itu Sekretaris Daerah dari masing-masing kabupaten peserta Pilkada serentak kemarin, dilantik sebagai Pelaksana Harian (Plh), sampai Bupati dan Wakilnya resmi dilantik, apabila tidak ada perubahan maka akan berlangsung pada 26 Februari nanti,” kata Edward saat dikonfirmasi SUMEKS.CO.

Pelantikan virtual ini, sambungnya, termasuk juga pasangan Bupati dan Wakil, Kabupaten Ogan Ilir, OKU Timur, Musi Rawas. “Tiga kabupaten ini aman tidak ada masalah, segera dilantik bila agenda pelantikan tidak berubah,” cetusnya.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel, Amrah Muslimin menyampaikan bahwa MK menggugurkan gugatan terhadap hasil penghitungan suara di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan OKU Selatan. Sedangkan untuk gugatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) diterima oleh MK dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) segera ditetapkan.

“MK telah menolak gugatan Pilkada OKU pada 15 Februari 2021. Sehari setelah itu, baru gugatan Pilkada OKU Selatan. Hari ini Rabu (17/2), Pilkada Muratara (Musi Rawas Utara) akan ada putusan sekitar pukul 16.00 WIB. Pilkada PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) tetap berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan pada 3 Maret nanti,” jelas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel, Amrah Muslimin.

Dalam pemberitaan SUMEKS.CO sebelumnya, Gugatan pilkada OKU Selatan di MK ditolak majelis hakim dalam putusan sela nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021, Selasa (16/2). Karena berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Majelis hakim berpendapat, meski pemohon adalah pemantau pemilihan yang memiliki sertifikat akreditasi dari KPU.

“Tapi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,” tukas Anwar Usman Hakim MK. (Bim)

Komentar

Berita Lainnya